Berita Golkar – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang memberikan beasiswa untuk keluarga yang telah memasang kontrasepsi atau ber-KB.
Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, sangat mendukung deklarasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk memberikan beasiswa tersebut dan menekankan pentingnya sinergi serta kolaborasi lintas sektor untuk mencapainya.
“Peran Kemendukbangga/BKKBN dalam menekan pengendalian penduduk hanya melalui metode kontrasepsi. Oleh karena itu, pengendalian penduduk membutuhkan sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga di pusat hingga desa,” ujarnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 di Kota Bandung, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antara.
Wihaji juga turut menandatangani “Deklarasi Jawa Barat Istimewa” yang menyatakan kesiapan Jawa Barat untuk bergotong royong demi mewujudkan desa dan kelurahan tanpa kematian ibu dan bayi, serta mencegah angka stunting baru.
Ia juga memaparkan tentang program terbaik hasil cepat atau quick wins Kemendukbangga yang berkaitan dengan desa, dan dilaksanakan melalui integrasi substansi program, sinergisitas dan kolaborasi, melalui penggerakan di lapangan dengan tujuan akhir Kampung Keluarga Bangga.
Quick wins Kemendukbangga terdiri dari Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), AI-SuperApps tentang Keluarga, dan Lansia Berdaya (Sidaya).
“Program yang ditawarkan oleh Kemendukbangga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan Asta Cita keenam, yaitu membangun dari desa, dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan,” katanya.
Menyinggung Angka Kelahiran Total (TFR), Mendukbangga mengatakan sebanyak 15 kabupaten/kota di Provinsi Jabar tahun 2024 sudah mencapai angka 2,03, yang artinya sudah berada di bawah angka replacement level. Angka tersebut menunjukkan kondisi jumlah anggota keluarga yang sudah baik dan sejalan dengan kualitasnya.
Selain itu, Wihaji juga menyinggung tentang bonus demografi, yang akan meningkatkan akumulasi aset karena meningkatnya angka harapan hidup, sehingga mendorong penduduk usia produktif menabung untuk pembiayaan hari tua.
“Skenario proyeksi berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 dengan TFR 2,1 pada tahun 2025 menghasilkan fase periode bonus demografi yang lebih panjang dibandingkan dengan hasil proyeksi berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015. Jendela kesempatan untuk meraih bonus tersebut lebih cepat, tetapi periodenya lebih pendek meskipun rasio ketergantungannya lebih menguntungkan,” tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh unsur pemerintah daerah mulai dari camat dan lurah di Jawa Barat untuk terus bersinergi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan memberikan bantuan kepada 150 ribu keluarga penerima jaringan listrik baru, yang anak-anaknya juga akan menerima beasiswa jika orang tua, utamanya ayah memutuskan ber-KB.
“Mengapa saya menuntut penerima bantuan ber-KB dan yang ber-KB yaitu laki-laki? Karena jangan membebani reproduksi hanya pada perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi, tetapi harus laki-lakinya juga karena perempuan sering mengalami masalah,” ucapnya. {}
