Berita Golkar – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Republik Indonesia, Wihaji menerima kunjungan kerja Gubernur NTT beserta jajaran di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Rabu (19/3/2025).
Kunjungan ini membahas program Kemendukbangga/BKKBN yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Provinsi NTT, terutama dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah persoalan stunting dan tantangan kesejahteraan keluarga di NTT.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Wihaji menyoroti bonus demografi Indonesia, di mana 70,72% penduduk berada dalam usia produktif. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan utama adalah memastikan bahwa kelompok produktif ini mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Sebagai informasi, bonus demografi Indonesia mencapai 70,72%. Artinya, dalam 10 orang, ada sekitar 7 orang yang berada dalam usia produktif. Tantangannya, apakah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak atau justru masih banyak yang belum terserap?” ujarnya.
Terkait kondisi di NTT, Menteri Wihaji mengungkapkan bahwa 331.000 keluarga masuk kategori Risiko Stunting (KRS) dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Selain itu, sebanyak 81.984 keluarga masuk kategori KRS desil 1, yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok prasejahtera atau miskin ekstrem.
Dalam kesempatan ini, Menteri Wihaji juga menyampaikan sambutan kepada Gubernur NTT beserta jajaran serta menjelaskan perubahan nomenklatur BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Perubahan ini mencerminkan peran lebih luas dalam pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas SDM di Indonesia.
Sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting, Kemendukbangga berkomitmen untuk mempercepat program-program intervensi guna mengatasi tantangan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di berbagai daerah, termasuk NTT. {}
