Berita Golkar – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia (Mendukbangga), Wihaji meluncurkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. Ini menjadi arah baru kebijakan nasional yang memandu pemerintah daerah memperbaiki kualitas penduduk melalui indikator terukur lintas sektor.
“PJPK memastikan pembangunan kependudukan berjalan sistematis melalui 30 indikator terbuka bagi publik,” ujarnya, Rabu (19/11/2025), dikutip dari RRI.
Menurut Menteri, roadmap ini membantu daerah menurunkan stunting, memperbaiki fertilitas, dan meningkatkan kualitas keluarga secara berkelanjutan.
Wihaji mengatakan PJPK memungkinkan penilaian tahunan terhadap kinerja provinsi dan kabupaten dalam mengelola risiko kependudukan secara terpadu. Daerah yang memenuhi indikator prioritas akan memperoleh insentif khusus melalui skema kerja sama pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, menambahkan PJPK menyelaraskan pemahaman daerah dalam menerapkan program penguatan keluarga. Kerangka ini juga memastikan kebijakan kependudukan tidak berjalan parsial melainkan terhubung dengan strategi nasional jangka panjang.
“PJPK memberi kerangka nasional mengatasi pernikahan dini sebagai akar masalah stunting dan kematian ibu,” ucapnya. Menurut dia, kesesuaian indikator memudahkan daerah merancang intervensi cepat pada wilayah berisiko tinggi berdasarkan kondisi sosial demografis.
Nihayatul menambahkan pelaporan dan sosialisasi PJPK harus diperkuat agar masyarakat memahami urgensi pencegahan risiko kependudukan sejak dini. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk menurunkan ketimpangan antarwilayah yang masih tinggi, terutama di provinsi kawasan timur.
Wihaji berharap PJPK 2025–2029 mempercepat transformasi kependudukan melalui langkah konkret yang memperbaiki kualitas keluarga Indonesia secara menyeluruh. “Kerja terpadu lintas kementerian dan daerah sangat diperlukan demi memastikan arah pembangunan nasional berjalan berkelanjutan,” katanya, menegaskan. {}
