Berita Golkar – Tim Pendamping Keluarga (TPK) termasuk para penyuluh dan kader posyandu akan mendapat insentif untuk penggantian transportasi dalam distribusi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji.
“TPK untuk mendistribusikan (MBG) ada pembiayaannya. Kisarannya macam-macam, sekitar Rp1000 per orang. Jadi, misalnya sehari satu penyuluh memberikan distribusi kepada 20 orang, kalau satu orang Rp1000, berarti bayarannya Rp20.000 kali 20 hari kira-kira Rp400.000,” katanya saat ditemui di Jakarta, Senin (22/9/2025), dikutip dari Liputan6.
“Tergantung geografisnya, antara SPPG dengan penyuluh yang mendistribusikan, karena yang membiayai nanti SPPG, satuan pelayanan pemenuhan gizi di masing-masing provinsi dan kabupaten,” tambahnya.
Seperti diketahui, dalam mendistribusikan MBG ke sasaran B3 (ibu hamil, ibu menyusui, balita), BKKBN menggandeng peran Tim Pendamping Keluarga alias TPK yang sebagian tugasnya adalah sebagai kader KB.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan memperluas penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak hanya menyasar peserta didik dan B3, tetapi juga akan menyasar kader posyandu.
Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara BGN, Redy Hendra, berdasarkan arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 15 September 2025.
Bukan berupa makanan, kader posyandu akan menjadi penerima manfaat MBG berupa biaya operasional sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya.
“Kalau kader posyandu karena membantu pendistribusian MBG ke bumil, busui, dan balita, kader posyandu mendapatkan biaya operasional,” jelas Redy.
Perluas Sasaran Penerima Manfaat MBG
Selain kader posyandu atau yang disebut Wihaji sebagai penyuluh TPK, manfaat MBG juga akan diperluas ke para guru. “Iya, nantinya penerima manfaat akan diperluas dan menyasar guru serta tenaga pendidik sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Redy Hendra.
Meski begitu, ia menegaskan perihal waktu kapan guru mendapatkan MBG ini belum bisa dipastikan, karena masih menunggu keputusan Presiden. Ia hanya menyebutkan salah satu yang menjadi faktor guru dan tenaga pendidik mendapatkan MBG adalah faktor pertimbangan sosial.
“Namun, untuk waktunya kita belum bisa pastikan kapan para guru akan menerima MBG. Faktor guru dan tenaga pendidik menjadi penerima manfaat adalah faktor pertimbangan sosial,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Redy menuturkan perluasan penerima manfaat MBG bagi guru dan relawan posyandu ini sejalan dengan peningkatan anggaran BGN pada tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun, angka ini tiga kali lebih besar dari sebelumnya, yakni Rp71 triliun.
1,2 Juta B3 Sudah Terima MBG
Wihaji juga menyampaikan data terkini terkait penerima MBG dari kelompok ibu menyusui (busui), ibu hamil (bumil), dan balita alias B3. Menurutnya, sejauh ini kelompok B3 yang sudah mendapatkan MBG mencapai 1,2 juta orang, sementara targetnya 9,3 juta.
“Sekarang untuk B3 sudah 1,2 juta dan targetnya semuanya adalah 9,3 juta. Dari target 9,3 juta sekarang sudah 1,2 juta B3 yang sudah mendapatkan MBG,” katanya. {}