Berita Golkar – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera sejak akhir November 2025 telah meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat.
Sebanyak 1.140 orang meninggal sementara ratusan ribu keluarga kehilangan rumah, mata pencaharian. Selain kehilangan harta benda, sejumlah keluarga tercerai berai sehingga menimbulkan trauma yang membekas pada para korban.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang berfokus pada ketahanan keluarga, tidak tinggal diam dengan kondisi yang dapat mengancam stabilitas psikologis keluarga yang terdampak bencana. Kemendukbangga/BKKBN telah mengerahkan jajaran dan jejaring yang ada di lapangan untuk mengatasi problematika sistemik ini.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menekankan pemulihan pascabencana harus lebih dari sekadar penyediaan kebutuhan material. Pihaknya mengingatkan untuk terus meluruskan niat dalam upaya pemberian bantuan termasuk trauma healing, yang disebutnya sebagai bagian dari menjaga kepastian masa depan keluarga.
“Menurut saya ini bukan masalah penting dan tidak penting, tetapi semangatnya adalah memastikan keluarga yang pernah kena bencana, ada yang, mohon maaf, kehilangan keluarganya, ada yang meninggal dunia, kehilangan hartanya, bahkan mungkin kehilangan tanahnya. Bahkan ada yang hari ini belum ketemu keluarganya. Saya kira kita memahami suasana kebatinan itu dan tentu kita ikut prihatin,” ungkapnya, Rabu (31/12/2025), dikutip dari Sindonews.
Orang nomor satu di Kemendukbangga/BKKBN ini menegaskan jika tiga kelompok rentan yang menerima tekanan psikologis, juga merupakan elemen penting dalam siklus hidup yang begitu diperhatikan oleh kementeriannya. “Maka, kita hadir untuk memastikan anak-anak jangan mengalami trauma. Perempuan jangan mengalami trauma. Lansia juga jangan mengalami trauma. Karena siapapun, anak-anak ini bagian dari masa depan kita.”
Menurut Wihaji, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dihadapkan pada situasi cukup kompleks pada upaya pemulihan trauma pasca bencana ini. Di satu sisi ada sebagian TPK yang juga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, namun di sisi lain sebagai relawan keluarga, kiprah TPK bersama Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) juga menjadi bukti negara hadir pada rehabilitasi psikologis pasca trauma.
Menteri Wihaji menginstruksikan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, BKKBN Sumatera Utara dan BKKBN Sumatera Barat untuk mendata dan membantu TPK yang terkena bencana serta menggerakkan para TPK yang lebih aman dari bencana untuk memberikan uluran tangan memulihkan psikis korban bencana di sekitarnya.
TPK pula yang paling mengerti, perlakuan seperti apa yang cocok diterapkan untuk mengurangi luka batin masyarakat di wilayahnya.
“Tentu kita akan menyesuaikan. Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, tentu traumanya juga beda-beda, kelasnya juga beda-beda, peristiwanya juga beda-beda. Artinya metode trauma healing disesuaikan dengan sebab dan lokasi serta budaya di masing-masing tempat,” ucapnya.
Dalam praktiknya, Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh melaksanakan trauma healing melalui permainan sederhana, bernyanyi, dan aktivitas yang ramah anak, sambil melibatkan para kader, remaja Generasi Berencana (Genre) dan anggota keluarga.
Salah satu aspek paling penting dari komitmen Kemendukbangga/BKKBN adalah jaminan bahwa pemulihan bukan sekadar respons jangka pendek. Wihaji memberikan pernyataan tegas pendampingan trauma ini akan terus berlanjut.
“Trauma tidak bisa dibatasi waktu, selama membutuhkan kehadiran dari pemerintah khususnya Kemendukbangga/BKKBN, maka kita wajib hadir memberikan jalan keluar.”
Sebagai informasi penguat, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi Sumatera Barat mencatat 40 dari 61 anak di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, mengalami gangguan tidur pascabencana.
Tak hanya gangguan tidur, pada screening lanjutan yang melibatkan 55 anak berusia 3-18 tahun di lokasi yang sama, menunjukkan 49 anak atau 89 persen termasuk dalam kategori Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).
IDAI menilai temuan ini mengidentifikasi tingginya beban psikologis anak yang terdampak bencana. Inilah mengapa kekhawatiran menteri atas kondisi psikis keluarga dan anak di lokasi bencana harus diperhatikan khusus.
Menjadikan keluarga sebagai pusat pemulihan trauma dengan pendampingan TPK dan lintas sektor merupakan langkah paling logis yang bisa ditempuh saat ini. {}
