Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi agar penyaluran bisa tepat sasaran. Dengan penyaluran tepat sasaran maka pemerintah bisa menghemat bisa sampai Rp 90 triliun.
“Jadi, kalau kita lakukan secara bertahap dalam 1 tahun ke depan. Saya kira kita bisa menghemat Rp 45 sampai 90 triliun dalam satu tahun. Itu angka yang sangat besar kan. Kita bisa gunakan untuk kepentingan yang banyak,” ucap Luhut di sela-sela acara Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi Pihak (HLF MSP) di Bali International Convention Center, dikutip dari Investor, Selasa (3/9/2024).
Luhut menegaskan pembatasan akan dilakukan agar BBM bersubsidi benar-benar disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah akan menggunakan teknologi yang terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
“Teknologi ini sekarang memungkinkan untuk kita menarget sasaran dengan benar. Saya ulangi tidak ada kenaikan harga yang adalah orang yang tidak berhak mendapat itu, ya jangan dikasih subsidi,” tutur Luhut.
Luhut memastikan pembatasan BBM bersubsidi tidak akan mengganggu daya beli masyarakat. Lantaran pembatasan hanya dilakukan untuk masyarakat kaya sedangkan masyarakat menengah ke bawah hingga ojek online tetap berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
“Tidak akan, karena yang kena (pembatasan BBM bersubsidi) saya, tetapi kalau yang seperti yang ojek online itu tidak kena,” tutur dia.
Sebelumnya Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan langkah pemerintah untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi dinilai terjadi karena penyaluran yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu ke depannya perlu pembenahan penyaluran dan pembatasan jenis kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi khususnya untuk kendaraan roda empat.
“Menurut saya terjadi ketidaktepatan sasaran tinggi. Menurut saya upaya pembatasan adalah untuk mencari orang yang layak disubsidi dan tidak,” kata Tauhid.
Selama ini jenis-jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah biosolar dan pertalite. Bila jenis BBM ini disalurkan untuk masyarakat miskin maka harus ada acuan yang jelas untuk masyarakat penerima subsidi.
“Misalnya orang layak subsidi, kalau memang masyarakat miskin ya, dibuktikan apakah melalui kartu identitas dan sebagainya, serta pembatasan untuk kendaraan tertentu,” kata Tauhid. {}
