Berita Golkar – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berharap, lembaga investasi seperti Danantara dan sektor swasta ikut terlibat dalam pembangunan sektor infrastruktur digital nasional. Terutama di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Meutya menilai, kolaborasi antara pemerintah dan swasta diperlukan agar untuk membangun infrastruktur tersebut.
“Pemerintah ingin ke depan bahwa pembangunan digitalisasi di tanah air itu tidak hanya di pemerintah. Tapi kolaboratif dengan swasta dan terbuka untuk investasi. Jadi mungkin bahasa lengkapnya seperti itu,” ujar Meutya di kantornya, Kamis (5/6/2025), dikutip dari Kompas.
Menurut Meutya, pola pembangunan infrastruktur digital saat ini memiliki tingkat kebutuhan investasi yang besar dan tidak sepenuhnya bisa ditanggung APBN. Oleh karena itu, model kemitraan dan pembagian peran antara pemerintah, swasta, dan entitas seperti Danantara menjadi penting.
“Karena kita juga sekarang punya Danantara yang juga akan investasi untuk digitalisasi. Jadi nanti bagi-bagi tugasnya. Kita akan lihat ke depan, kalau 2026 misalnya memang belum ada rencana pembangunan,” ungkapnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Komdigi Arief Tri Hardiyanto menekankan bahwa keberadaan negara tetap penting, terutama di wilayah-wilayah yang tidak menarik secara komersial bagi penyedia layanan swasta. “Intinya, kalau kombinasi melibatkan banyak pihak swasta itu kan pasti berpikirnya dari sisi komersial. Padahal untuk Indonesia itu kan belum semuanya bisa komersial,” ujar Arief.
“Makanya saat ini 3T (perlu) kehadiran pemerintah. Jadi tetap akan mulai dari 3T. Karena memang kebutuhan 3T itu,” lanjutnya.
Ia menambahkan, kehadiran digitalisasi di 3T sangat penting untuk mendukung layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan daerah, dan pertahanan-keamanan.
“Misalnya kesehatan, dari pusat misalnya untuk lebih banyak menge-develop aplikasi-aplikasi berbasis AI. Itu diakses di puskesmas, mungkin ini dilirik oleh teman-teman operator seluler untuk ke depannya,” tegas dia. {}
