Berita Golkar – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut baik terselenggaranya Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung lancar dan demokratis.
“Kami tentu senang mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yang profesional dan berkualitas,” ujar Meutya Hafid saat menerima Ketua Umum PWI terpilih, Akhmad Munir, dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) terpilih, Atal S. Depari, Rabu (3/9/2025).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Alyda Yaya, Menkomdigi berpesan agar kepengurusan baru benar-benar merangkul semua pihak. “Masukkan Pak Hendry (Ch Bangun). Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” pesan Meutya, dikutip dari TelusurNews.
Meutya mengaku lega, Kongres Persatuan PWI berhasil mengakhiri dualisme kepengurusan yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Sejak 2023, PWI terbelah antara kubu hasil Kongres Bandung dan Kongres Luar Biasa Jakarta 2024.
Dengan difasilitasi Kemenkomdigi serta tokoh pers Dahlan Dahi, kedua kubu akhirnya sepakat menggelar Kongres Persatuan di Cikarang, Bekasi, pada 29–30 Agustus 2025. Hasilnya, secara demokratis terpilih Direktur Utama LKBN Antara, Akhmad Munir, sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030, dan Atal S. Depari sebagai Ketua DK PWI.
Menjawab harapan Menkomdigi, Akhmad Munir menegaskan bahwa kepengurusan baru akan tetap mengakomodir unsur kepengurusan PWI hasil Kongres Bandung yang dipimpin Hendry Ch. Bangun. “Nama Pak Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang sedang dirancang formatur,” jelas Munir.
Ia juga melaporkan bahwa formatur tengah menyelesaikan susunan pengurus untuk segera mengurus Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kemenkumham. Rencananya, pelantikan pengurus akan digelar di Museum Pers Nasional, Solo, akhir September mendatang.
Pada kesempatan itu, Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan PWI dalam menjaga jurnalisme Indonesia.
“Di tengah gempuran arus informasi yang masif, wartawan harus tetap bekerja profesional dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” tegasnya. {}
