Berita Golkar – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa platform akomodasi Airbnb kini resmi tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. Status tersebut membuat pemerintah memiliki ruang komunikasi yang lebih jelas dengan penyelenggara platform, terutama ketika muncul masukan atau dinamika kebijakan di daerah.
Meutya menjelaskan bahwa pendaftaran PSE menjadi prasyarat penting agar setiap platform digital dapat diajak berdialog terkait kebijakan maupun penyelesaian isu di lapangan.
“Jadi dengan yang sudah mendaftar PSE kita pasti bisa komunikasi, termasuk nanti kalau ada masukan-masukan, tadi disampaikan, dari Bali ya misalnya, itu nanti jadi masukan,” ujar Meutya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Jakarta, Senin (8/12/2025).
“Iya, nanti didiskusikan sama-sama,” imbuhnya.
Isu mengenai Airbnb mencuat setelah Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pelarangan operasional platform tersebut di wilayahnya. Koster beralasan Airbnb tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini Pemprov Bali sedang menyiapkan kajian untuk menghentikan operasional layanan tersebut.
“Nanti akan dikaji, kita akan mengajukan supaya itu (akomodasi Airbnb) disetop,” ujar Koster usai menghadiri Musyawarah Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali ke-15 di Denpasar, Bali.
Nasib ChatGPT dan Cloudflare di Indonesia
Selain Airbnb, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait sejumlah platform digital global yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran PSE. Komidigi telah memberikan teguran resmi kepada beberapa penyedia layanan, termasuk ChatGPT dan Cloudflare.
“Ada beberapa PSE yang kita tegur bersurat di antaranya Cloudflare dan juga ChatGPT dan lain-lain yang kita berikan teguran karena sampai saat ketika kami berikan teguran itu belum mendaftar sama sekali kepada pemerintah,” jelasnya.
“Namun demikian pembicaraannya telah terjadi, jadi artinya mereka datang ke kantor Komdigi dan kita tengah mencari solusi terbaik agar negara tetap berwibawa para penyelenggara PSE ini mendaftar kepada pemerintah, di saat yang bersamaan juga kita bisa memberikan atau mereka bisa memberikan layanan bagi masyarakat secara aman.” imbuhnya.
