Berita Golkar – Konektivitas menjadi kunci pemulihan pascabencana. Memahami urgensi ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bergerak cepat melakukan intervensi infrastruktur digital ke sejumlah sekolah yang terdampak banjir parah di Provinsi Sumatera Utara.
Dalam keterangan resmi yang diterima Minggu (14/12/2025), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengonfirmasi penyaluran bantuan akses internet gratis berkecepatan tinggi. Langkah ini diambil guna memastikan kegiatan belajar-mengajar (KBM) yang sempat lumpuh akibat bencana dapat segera bangkit kembali melalui dukungan teknologi.
Gandeng Swasta, Beri Akses Setahun Penuh
Tidak bekerja sendirian, Kemkomdigi menggandeng penyedia layanan internet (ISP) MyRepublic dalam inisiatif ini. Bantuan yang disalurkan berupa akses internet dengan bandwidth jumbo sebesar 500 Mbps yang diberikan secara gratis selama satu tahun penuh kepada enam sekolah terdampak.
“Semoga dukungan kemanusiaan dari sisi konektivitas ini dapat menunjang pengajaran digital sejalan dengan program Bapak Presiden,” tegas Meutya Hafid, dikutip dari Inilah.
Koneksi 500 Mbps ini dinilai sangat mumpuni untuk mendukung aktivitas sekolah digital, mulai dari akses materi pembelajaran berbasis cloud, ujian daring, hingga administrasi sekolah yang membutuhkan latensi rendah dan stabilitas tinggi.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyambut positif langkah strategis ini. Menurutnya, bantuan ini bukan sekadar pemulihan, melainkan upaya memperkecil digital divide (kesenjangan digital). “Kami berkomitmen memastikan seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan digital,” ujarnya.
Resmikan Duta Digital dan Sosialisasi PP TUNAS
Di sela-sela penyerahan bantuan, Menkomdigi juga menghadiri acara “Roketin Generasi Tunas Digital” di SMA Dharmawangsa Medan, Sabtu (13/12). Dalam kesempatan tersebut, Meutya mengukuhkan Duta Roketin Generasi Tunas Digital dari kalangan siswa.
Misi utama para duta ini adalah menyosialisasikan regulasi anyar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Meutya menekankan isu krusial mengenai penundaan usia akses media sosial. Ia menyoroti risiko adiksi media sosial yang dapat mengganggu kesehatan mental dan tumbuh kembang kognitif anak.
“Upaya melindungi anak di ruang digital tidak cukup hanya regulasi, tapi perlu praktik nyata,” kata Meutya. Ia juga memberikan sentilan tajam bagi para pendidik dan orang tua agar menjadi teladan digital yang baik.
“Kalau anak-anaknya tidak boleh bersosial media, guru-gurunya juga jangan di depan anak-anaknya main sosmed. Jadi guru kita harapkan bisa memberikan contoh yang baik,” pungkasnya.
Langkah Kemkomdigi ini memperlihatkan pendekatan ganda pemerintah: memulihkan akses infrastruktur fisik pascabencana, sekaligus membangun “infrastruktur mental” melalui literasi digital yang ketat. {}
