Berita Golkar – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo berharap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke depan bisa berjalan lancar dan tertib administrasi. Seperti diketahui, gelaran PON XXI Aceh-Sumatera Utara kini mulai terkuak sejumlah masalah.
Mulai dari konsumsi yang tak layak hingga fasilitas penyelenggaraan yang dinilai belum siap. Kondisi tersebut pun menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran.
Menpora menyebut setiap penyelenggaraan PON, pemerintah Daerah dan KONI lah yang bertanggung jawab, sementara pemerintah pusat tidak mempunyai kewenangans secara langsung.
Guna membuat gelaran PON lebih baik, Menpora Dito berharap kedepan ada peranan langsung dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan PON.
“Ya pastinya ini kita harus berbicara, duduk bersama dengan para stakeholder, bersama KONI, DPR karena ini diatur dalam Undang-Undang, tapi hemat saya, opini pribadi saya, harus ada efektivitas dari cabor yang dipertandingkan,” kata Menpora Dito dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, dikutip dari Warta Kota, Selasa (17/9/2024).
“Kedua ini adalah event nasional secara objek ini adalah pemerintah pusat dan saya rasa kewenangan pemerintah pusat harus dikembalikan ke jaman dulu, karena saat ini PON sebenarnya tanggung jawab sepenuhnya di tuan rumah dan KONI,” sambungnya.
Menpora Dito ingin benar-benar ke depan penyelenggaraan PON bisa dievaluasi. Politisi asal Partai Golkar tersebut tak ingin justru setelah PON timbul masalah seperti gelaran PON sebelumnya.
Bahkan ia rela harus dimusuhi karena aspirasinya yang meminta agar regulasi penyelenggaraan PON diubah, salah satunya pemerintah pusat mempunyai kewenangan penuh di setiap penyelenggaraan PON.
“Saya sampaikan pada Komisi X, saya tidak ingin lihat ini (pemerintah) Daerah dan Pusat. Saya ambil tanggung jawabnya. PON banyak catatan. Semoga dengan dukungan komisi X dapat dievaluasi dengan penyelenggaraan PON tidak jadi beban di kemudian hari tapi jadi diusahakan maksimal,” ujar Menpora.
“Kita lihat hal ini fase PON di Kaltim, Riau, Sumsel, Jabar, Papua dan Aceh-Sumut, saya rasa ini kenyataan pahit,mungkin saya dimusuhi, tapi harus ada langkah konkret,” pungkasnya. {}
