DPP  

Mensesneg Prasetyo Hadi Tolak Isu Munaslub Partai Golkar Dikaitkan Dengan Istana

Berita GolkarIsu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang kembali mencuat belakangan ini memicu berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya restu dari pihak Istana.

Namun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam dinamika internal partai politik.

“Tanyakan ke Partai Golkar. Kalau saya begini melihatnya, tolong jangan segala sesuatu itu dikaitkan dengan Istana,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025), dikutip dari RMOL.

Ia mengakui bahwa Partai Golkar merupakan salah satu partai koalisi utama pemerintah. Namun, hal itu tidak berarti setiap isu internal partai otomatis berkaitan dengan Presiden atau lingkar kekuasaan.

“Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Tapi kalaupun terjadi dinamika, dan Ketua Umum Partai Golkar berkata bahwa isu tersebut juga tidak benar. Sehingga kalau pendapat kami dari pemerintah marilah yang yang segala sesuatu itu jangan semuanya dikaitkan dengan dengan istana,” tegasnya.

Prasetyo juga menekankan bahwa saat ini pemerintah lebih memilih fokus pada eksekusi program-program prioritas yang sudah dirancang Presiden Prabowo Subianto, daripada mengurusi isu politik internal partai.

“Tidak ada itu (keterlibatan Istana) dan sekali lagi konsentrasi kita tidak disitu kita betul-betul sedang ingin fokus menyelesaikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Salah satu program yang menjadi perhatian utama pemerintah saat ini adalah makan bergizi gratis untuk kelompok rentan.

“Misalnya program makan bergizi gratis, itu kan kita berharap sesegera mungkin seluruh saudara-saudara kita, adik-adik kita, ibu-ibu hamil, kemudian balita, semua mendapatkan makan bergizi gratis ini. Dan kita sedang berkonsentrasi di situ,” jelas Prasetyo.

Sebelumnya, isu Munaslub Partai Golkar mencuat seiring kabar bahwa Istana telah memberi restu untuk mengganti Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, memilih meredam isu tersebut.

“Desas-desus tidak perlu ditanggapi. Ibarat asap tanpa api,” ujarnya kepada RMOL pada Kamis, 31 Juli 2025 lalu.

Sejumlah pihak di internal Golkar disebut-sebut mulai mempertanyakan posisi Bahlil, yang dinilai terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo, sosok yang mulai dianggap tidak lagi menguntungkan bagi positioning politik partai ke depan.

Setelah menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu, 3 Agustus 2025, Bahlil turut membantah isu munaslub dan menyebut sumbernya tidak jelas. “Inilah, masak, mau dipercaya berita yang nggak ada sumbernya, piye toh (bagaimana sih),” kata Bahlil. {}