Berita Golkar – Pemerintah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) sebesar USD658 juta atau setara dengan Rp10,6 triliun (kurs Rp 16.214). Pinjaman tersebut digelontorkan kepada tiga kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengatakan dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Adapun kementerian/lembaga lainnya yang menerima pinjaman tersebut yakni Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri.
Dari total USD658 juta, Nusron menyebut kementerian yang dipimpinnya menerima dana pinjaman sebesar USD353 juta atau setara Rp5,7 triliun.
Nusron menyebut nilai tersebut akan digunakan untuk penyusunan rencana detail dan tata ruang (RDTR) dan pemetaan tanah, terutama untuk tanah yang belum dipetakan.
“Itu (dana) pertama untuk penyusunan RDTR. Kemudian yang kedua untuk peta kadastral. Terutama untuk pemetaan tanah-tanah yang belum ada petanya, terutama tapal batas dengan hutan supaya nggak sering tabrakan,” kata Nusron, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur, Jakarta, Rabu (8/1/2025), dikutip dari Tirto.
Nusron juga membeberkan bahwa dana tersebut juga akan dialokasikan untuk tapal batas dengan kawasan hutan dan lahan transmigrasi. Selain itu, dia juga menyebut dana tersebut juga digunakan untuk pemetaan dan pendaftaran tanah adat.
“Tapal batas dengan transmigrasi supaya nggak tabrakan dengan lahan transmigrasi. Kemudian pemetaan dan pendaftaran tanah adat ulayat supaya nggak terjadi masalah. Kemudian sistem informasi pertanahan. Ya, udah itu aja,” jelas Nusron. {}
