Berita Golkar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar US$ 653 juta untuk menyelesaikan 2.000 peta dasar untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peta dasar untuk kegiatan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Nusron mengungkapkan dana pinjaman ratusan juta dolar itu sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Pinjaman dana itu akan mulai digunakan pada 2025.
“Selama tiga hingga lima tahun kemudian akan mendapatkan program integrated land administration (ILASPP). Sudah disetujui Bapak Presiden dan sudah diteken oleh Bu Menteri Keuangan,” kata Nusron seusai menghadiri acara penghargaan dari Pertamina di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat (13/12/2024), dikutip dari Detik.
Dari dana pinjaman itu, Nusron berujar, sebanyak US$ 298 juta akan digunakan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk membuat peta ILASPP dan RDTR. Sisanya akan digunakan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN untuk mengerjakan RDTR-nya.
Kemudian, Kementerian ATR/BPN melakukan survei dan pemetaan tanah. Adapun, tapal batas desa akan dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Semua proyek yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia itu ditargetkan selesai lima tahun kemudian.
“Mulai tahun depan, kami target selesaikan 1.000 RDTR. Kalau 1.000 ini selesai, kurang 400 sekian,” kata Nusron.
Target RDTR-nya sendiri sebanyak 2.000. Sementara kekurangan 400 RDTR akan dikerjakan oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten melalui instruksi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kami akan minta ke Pak Mendagri dan Ibu Menteri Keuangan untuk secara swasembada, pemda-pemda itu membuat RDTR sendiri. Kami targetkan pada 2028, (sebanyak) 2.000 RDTR itu akan selesai,” imbuh politikus Partai Golkar itu.
Setelah target 2.000 RDTR itu selesai pada 2028, program selanjutnya adalah one map policy berupa peta wilayah berukuran 1:5.000. Saat ini, Nusron melanjutkan, yang ada baru peta Pulau Sulawesi dengan ukuran 1:5.000.
Tahun depan, dengan dana pinjaman itu, peta Pulau Jawa dan Bali ukuran 1:5.000 akan selesai dikerjakan BIG. Dua tahun kemudian, Nusron mengejar peta ukuran 1:5.000 Pulau Sumatera dan Kalimantan agar rampung.
“Kemudian, tahun 2028, semua (peta) Indonesia timur akan diselesaikan selama setahun. Sehingga one map policy diperkirakan pada 2028 akan selesai,” jelasnya.
Nusron berjanji proses pengurusan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tidak akan serumit sebelumnya. Dia mengeklaim one map policy dan 2.000 RDTR itu akan membuat pengurusan KKPR jauh lebih mudah.
“Selama dokumen dinyatakan clean and clear, kurang dari seminggu persetujuan (izin usaha) sudah bisa dikeluarkan,” katanya.
Untuk diketahui, rencana penyediaan peta dasar untuk ILASPP dan 2.000 RDTR sudah diupayakan sejak era mantan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat itu, Indonesia baru memiliki 455 RDTR.
Jumlah tersebut membuat proses mengurus KKPR atau perizinan dasar yang wajib dimiliki pelaku usaha sebelum mendirikan usahanya, menjadi rumit. Padahal, KKPR merupakan dokumen yang wajib dikantongi pelaku usaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang. {}
