Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid Lempar Bola Panas Kasus Pagar Laut Ke Aparat Hukum

Berita Golkar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka suara ihwal kelanjutan penanganan masalah pagar laut di Tangerang, Bekasi, serta Jawa Timur. Menurut Nusron, kementeriannya sudah tidak bisa lagi mengintervensi perkara ini.

“Bolanya sudah di tangan aparat hukum,” kata Nusron daat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang disiarkan langsung melalui YouTube Komisi II DPR, Senin (21/4/2025), dikutip dari Tempo.

Politikus Partai Golkar itu berujar, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan serangkaian tugas. Mulai dari pembatalan sertifikat hingga memberi sanksi terhadap pegawai yang terlibat dalam kesalahan prosedur penerbitan sertifikat.

“Rezim sudah beralih (ke penegak hukum). Kalau kami diminta update, mohon maaf, kami tidak bisa mengintervensi aparat penegak hukum,” kata dia.

“Kami rezim administrasi. Ini harus dibedakan.”

Di sisi lain, Nusron mengklaim tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, koordinasi itu tidak untuk mengintervensi proses penyelidikan, penyidikan, maupun penegakan hukum. Ia hanya mengatakan bahwa sudah ada tersangka dalam kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, maupun Sumenep, Jawa Timur.

“Sebentar lagi sudah ada (tersangka), yang saya dengar,” kata dia.

Dalam forum rapat bersama Komisi II DPR hari ini, isu pagar laut memang menjadi salah satu topik yang dipertanyakan anggota komisi. Salah satunya, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus. Menurut dia, kasus pagar laut yang sempat ramai selama beberapa waktu lalu tiba-tiba menguap begitu saja.

“Hal yang begitu menarik. Sim salabim hilang. Tidak tahu ujungnya di mana barang ini,” kata Deddy.

Padahal, beberapa waktu lalu kasus pagar laut sepanjang 34 kilometer di perairan Tangerang, Banten, menjadi sorotan. Deddy juga mempertanyakan kepastian kasus pagar laut karena ada kader PDIP turut terseret.

Adapun dalam hal ini yakni kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi yang diduga melibatkan perusahaan milik Politikus PDIP Charles Honoris.

“Ini perlu diklarifikasi, apa betul keluarga kader kami di situ ada melakukan sesuatu,” ujar Deddy. “Supaya clear. Jangan kami kena getahnya.” {}