Berita Golkar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan adanya perusahaan pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang menanam di luar area izinnya.
Berdasarkan pengecekan citra satelit, ditemukan beberapa perusahaan yang melebihi batas lahan yang diberikan dalam izin HGU.
“Saya sudah pernah sampling di sejumlah PT di Riau dan Kalimantan, jadi orang punya HGU 8.000 hektare setelah dicek menggunakan teknologi satelit ternyata ada yang menanam lebih 1.500 hektare, ada yang 2.000 hektare,” kata Menteri Nusron dalam rapat bersama Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (6/3/2025), dikutip dari Viva.
Ia menegaskan bahwa pelanggaran semacam ini harus ditertibkan, baik dari sisi administrasi pertanahan maupun kewajiban perpajakan. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan guna mengoptimalkan pendapatan negara melalui penertiban HGU yang tidak sesuai aturan.
“Jadi saya ingin menertibkan administrasi tanahnya supaya semua APL (Area Penggunaan Lain) ada hak atas tanahnya. Kalau dari Ditjen Pajak, Bapak bisa lihat lebihnya (area tanam di luar HGU) itu benchmarking-nya bayar pajak berapa,” tutur Nusron.
Langkah ini sejalan dengan program kerja 100 hari Menteri Nusron yang mencakup penataan ulang sistem pemberian, perpanjangan, dan pembaruan HGU agar lebih berkeadilan. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pemerataan lahan dan keberlanjutan ekonomi.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas rencana sinkronisasi antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi Bangunan.
Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa integrasi ini bertujuan untuk memperbarui data perpajakan setiap kali terjadi transaksi pertanahan. “Besok semoga kita sudah bisa kick off untuk sinkronisasi data dan kerja sama lainnya,” ujar Anggito.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan. {}
