Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia Ancam Kontraktor Alihkan Izin Usaha Jika Tak Kunjung Produksi Minyak

Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menyusul rencana pengembangan di wilayah kerja (WK) minyak bumi. Tujuannya, meningkatkan produksi minyak bumi di Indonesia.

Dia mencatat, lifting minyak bumi RI hanya berkisar 600.000 barel per hari (bopd), sementara kebutuhannya mencapai 1,6 juta bopd. Maka sisanya dipenuhi lewat impor.  Bahlil mencatat saat ini ada 301 wilayah yang sudah dieksplorasi namun belum memiliki plan of development (PoD).

“Kami kemarin sudah melakukan konsolidasi sampai dengan tadi dengan KKKS, kami menyampaikan kami mohon dukungan Bapak-Bapak semua, Bapak-Ibu. Dari 301 wilayah yang sudah dilakukan eksplorasi tapi belum PoD, kita akan memaksa untuk PoD,” tegas Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Rabu (13/11/2024), dikutip dari Liputan 6.

Jika perintah itu tak kunjung dituruti, Bahlil akan meninjau wilayah kerja tersebut. Jika sampai tenggat waktu tertentu belum juga digarap, wilayah kerjanya bisa ditawarkan ke investor lain.

“Kalau sampai dengan waktu yang ditentukan, mereka juga masih banyak alasan, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan tinjau. Dan, bisa-bisa kalau memang mereka tidak punya keseriusan, kita tawarkan kepada investor lain,” jelasnya.

“Salah satu contoh, katakanlah yang ada di Maluku, (Blok) Masela, tapi sekarang sudah mulai proses tender. Itu kalau seandainya mereka lambat sudah ada investasi yang mau masuk mungkin bisa kita gandengkan dengan mereka,” dia menambahkan.

Bahlil menyoroti penggunaan teknologi untuk meningkatkan lifting minyak. Dia merujuk pada keberhasilan produksi minyak bumi yang digarap ExxonMobil.

“Informasi bagus adalah untuk ExxonMobile yang tadinya cuma diperkirakan kurang lebih sekitar 100.000 barrel per day. Kemudian kami masuk di bulan Agustus itu sudah mencapai 140.000 barrel per day. Hari ini dia sudah mencapai 163.000 barrel per day karena dia intervensi pakai teknologi dengan tata kelola yang baik,” kata dia.

“Mungkin model ini salah satu alternatif yang akan kita pakai untuk mendorong KKKS lain dalam rangka mendorong untuk meningkatkan produktivitasnya,” imbuh Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengurangi impor minyak bumi. Caranya dengan meningkatkan produksi migas nasional.

Bahlil menjelaskan kalau lifting minyak bumi nasional itu baru sekitar 600.000 barel per hari (bopd), sementara kebutuhannya mencapai 1,6 juta bopd.

“Kami melaporkan kepada bapak-ibu anggota dewan yang terhormat bahwa seperti kita ketahui bersama, lifting kita sekarang kurang lebih sekitar 600.000 barrel per day. Konsumsi kita kurang lebih sekitar 1.600.000 barrel per day. Kita impor 1 juta,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Dia mengaku diperintah Prabowo untuk meningkatkan produksi minyak bumi tadi untuk mengurangi ketergantungan RI terhadap impor.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua potensi yang kita miliki untuk meningkatkan lifting agar mengurangi import. Itu perintahnya,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Bahlil juga diperintah untuk menyiapkan regulasi untuk mempercepat produksi minyak tadi. Baik terharap Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), maupun Keputusan Menteri (Kepmen) yang mendukung peningkatan produksi minyak bumi dalam negeri.

“Yang kedua perintahnya adalah inventarisir aturan, aturan-aturan mana yang tidak memungkinkan untuk melakukan percepatan lifting, maka segera kita lakukan penyesuaian, terutama kepada Perman, Kepmen, PP supaya kita bagaimana mendorong untuk bisa terjadi peningkatan lifting,” jelasnya.

Bahlil berencana memaksa para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memegang hak untuk menggarap produksi minyak budi di Indonesia. Jika dalam waktu tertentu tak kunjung memiliki rencana pengembangan (Plan of Development/PoD), tak menutup kemungkinan wilayah kerja (WK) yang dipegang bakal ditawarkan ke investor lain. {}