Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang mendorong proyek hilirisasi, termasuk nikel. Ia berujar proyek hilirisasi menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi geopolitik dan geokonomi.
“Di saat yang sama, ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini,” kata Bahlil di Kementerian ESDM pada Kamis (5/6/2025), dikutip dari Tempo.
Bahlil menyampaikan hal tersebut usai menyampaikan keterangan pers terkait dengan penghentian operasi sementara PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun, Ketua Umum Partai Golkar itu tidak merinci siapa pihak asing yang ia sebut tidak suka dengan proyek hilirisasi pemerintah.
Sebelumnya, aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat menuai kritik Greenpeace Indonesia. Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Global untuk Indonesia Kiki Taufik memperingatkan jika aktivitas tambang terus dibiarkan meluas, wilayah Raja Ampat akan mengalami kerusakan serupa dengan daerah penghasil nikel lainnya. Kiki menyebutkan dampak merusak akibat industri nikel sudah terjadi di sejumlah daerah seperti Halmahera, Wawonii, dan Kabaena.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada tahun lalu, Greenpeace menemukan aktivitas tambang di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Ketiganya termasuk kategori pulau kecil yang semestinya tidak boleh ditambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Analisis Greenpeace menunjukkan aktivitas tambang di ketiga pulau tersebut telah menyebabkan kerusakan lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami. Dokumentasi di lapangan juga memperlihatkan adanya limpasan tanah yang mengalir ke pesisir sehingga menimbulkan sedimentasi yang membahayakan terumbu karang serta ekosistem laut.
Selain di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, dua pulau kecil lain yang juga terancam aktivitas tambang adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Keduanya berlokasi sekitar 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang ikonik dan tergambar di uang pecahan Rp 100 ribu.
“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan dan mencabut seluruh izin konsesi pertambangan di Raja Ampat, khususnya di lima pulau yang saat ini terancam,” kata Kiki, Selasa (3/6/2025). {}
