Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah sudah bulat memutuskan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS). Jangan lagi, PT Pertamina (Persero) mencari-cari alasan untuk mengingkarinya.
Kata Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu, tak ada alasan untuk Pertamina tidak mengimpor migas dari AS meskipun jarak pengirimannya jauh. Karena menyangkut upaya lobi pemerintah Indonesia atas pengenaan tarif resiprokal yang dijalankan rezim Donald Trump.
“Enggak ada alasan, LPG kita juga kan impor dari Amerika,” ujar Menteri Bahlil, Jakarta, dikutip Minggu (25/5/2025), dikutip dari Inilah.
Selama ini, kata Menteri Ballil, sekitar 50 persen impor LPG Indonesia, berasal dari AS. Maka dari itu, meskipun jarak pengirimannya jauh tetap memungkinkan untuk membeli produk migas dari negeri berjuluk Paman Sam itu. “Dari total impor LPG nasional itu 50 persen lebih kan dari Amerika. Jadi enggak ada soal,” ucap Menteri Bahlil.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pengalihan impor migas dari negara lain ke AS, menghadapi berbagai tantangan teknis dan risiko.
Misalnya, lanjut alumni SMA Taruna Nusantara (Tarnus) itu, pengiriman migas dari AS, memerlukan waktu sekitar 40 hari. Atau lebih lama ketimbang pengiriman dari Timur Tengah, atau negara Asia seperti Singapura dan Malaysia.
“Apabila terjadi kendala faktor cuaca seperti badai ataupun kabut, maka akan berdampak langsung pada ketahanan stok nasional,” kata Simon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Pertamina pun tengah melakukan kajian menyeluruh terkait rencana peningkatan volume impor migas dari AS, mencakup aspek teknis, komersial, dan risiko operasional.
Selain itu, Simon juga meminta adanya dukungan pemerintah berupa payung hukum, baik melalui peraturan presiden maupun peraturan menteri, sebagai dasar pelaksanaan kerja sama suplai energi bagi Pertamina.
“Komitmen kerjasama secara G2G antara pemerintah Indonesia dan pemerintah AS akan memberikan kepastian politik dan regulasi, dan selanjutnya dapat diturunkan ke dalam bentuk kerja sama business to business di level teknis dan operasional antar perusahaan,” pungkas Simon. {}
