Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Kabupaten Teluk Bintuni, yang dikenal sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia, akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai 2027.
Saat menghadiri perayaan HUT ke-22 Kabupaten Teluk Bintuni di Teluk Bintuni, Papua Barat, Rabu, Bahlil memastikan komitmen pemerintah untuk Teluk Bintuni dan Fakfak.
“Hari ini saya datang untuk mengunjungi Genting Oil dan BP Tangguh. Pada 2027 saya pastikan penambahan dana bagi hasil untuk Bintuni dan Fakfak. Sudah mulai keluar pada 2027 akhir,” ujar Bahlil dikutip dari keterangan pers kementerian di Jakarta, Rabu (11/6/2025), dikutip dari Antara.
Bahlil juga menyoroti besarnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Teluk Bintuni yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun.
Menurutnya, angka ini terbilang “jumbo” untuk ukuran sebuah kabupaten, dan bahkan hampir menyamai APBD Provinsi Papua Barat yang sebesar Rp3,5 triliun. Bahlil mengatakan bahwa APBD Bintuni yang besar itu berasal dari DBH minyak dan gas di kabupaten tersebut.
“Bedanya, Pak Gubernur Rp3,5 triliun mengelola 7 kabupaten. Pak Bupati 24 distrik,” ujar Bahlil.
Bahlil juga mengindikasikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Teluk Bintuni. “Mau tambah lagi PAD-nya? Karena itu saya datang ke sini,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bahlil mengingatkan bahwa peningkatan produksi energi di Teluk Bintuni merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo-Gibran.
“Program Bapak Presiden Prabowo dalam Astacita itu ada empat, minimal ada empat yang selalu dibicarakan. Yang pertama adalah kedaulatan pangan, yang kedua energi, yang ketiga adalah hilirisasi, dan yang keempat adalah makanan bergizi,” papar Bahlil.
Dari empat program ini, dua di antaranya menjadi tugas Kementerian ESDM. “Dua yang ada di kami, menyangkut dengan kedaulatan energi dan hilirisasi,” tegas Bahlil. {}
