Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya sudah lapor kepada Presiden RI Terpilih 2024/2029 Prabowo Subianto bahwa pihaknya akan melakukan percepatan perizinan sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di dalam negeri, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
“Dan juga saya sudah melapor kepada bapak Presiden Prabowo terpilih kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan,” jelas Bahlil dalam acara 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024, di JCC, Rabu (18/9/2024).
Adapun, dia mengatakan pihaknya akan melakukan pemangkasan perizinan pada pembangunan proyek PLTP di dalam negeri. Hal ini agar para investor yang mau berinvestasi di Indonesia tidak ragu lantaran proses perizinannya akan dipangkas.
“Jadi saya izin sama bapak presiden pak (Jokowi), kami akan memangkas baik dari sisi syarat waktu untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi. Jadi teman-teman investor gak perlu ragu saya sudah lapor sama Presiden Jokowi,” imbuhnya dikutip dari CNBC Indonesia.
Alasannya, Bahlil melaporkan pada Jokowi bahwa proses perizinan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia memerlukan waktu hingga 2 periode kepresidenan.
“Pak (Jokowi), isu kita ini paling besar saya pikir waktu saya jadi menteri investasi pak, kita reform undang-undang tenaga kerja sudah selesai ternyata di kantor kami ini pak sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah pak. Kenapa? Orang melakukan investasi investor ini pak urus izin 3 tahun, RKPPR, izin amdal, izin lokasi itu bisa 2-3 tahun pak. Masuk di Kementerian ESDM main lagi barang itu. Eksplorasi itu butuh waktu 2-3 tahun,” beber Bahlil.
Lebih lanjut, dia mengatakan proyek PLTP di Indonesia bisa dibangun pada tahun ke 6 setelah mengurus proses perizinan yang panjang. Hal itu, diklaim bisa menghambat tercapainya target Net Zero Emission RI tahun 2060 mendatang.
“Jadi pak, bisa membangun konstruksinya itu pada tahun ke-6 jadi lebih masa periodisasi presiden satu periode. Coba bayangkan pak jadi akan susah kita melakukan percepatan untuk menuju 2060 net zero emission dan kita mempunyai cadangan (EBT) terbesar,” tandas Ketua Umum Partai Golkar ini. {}
