Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan ekspor listrik dari energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura jika kebutuhan listrik dalam negeri masih belum tercukupi.
Pernyataan tersebut disampaikan seiring dengan laporan bahwa masih ada sekitar 1,3 juta rumah tangga di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik yang memadai.
Bahlil menjelaskan bahwa rencana ekspor listrik ke Singapura, yang semula direncanakan untuk dimulai pada akhir tahun 2027, hanya akan disetujui jika kebutuhan listrik domestik sudah terpenuhi.
Asal tahu saja, rencana jual beli tenaga listrik ke Singapura itu ditandatangani pada masa kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Lalu, bersama Second Minister for Trade and Industry Singapura, Tan See Leng di Kantor ESDM pada Jumat (08/09/2023) ke dua negara menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) sebesar 2 Gigawatt (GW).
Lalu pada gelaran International Sustainability Forum (IISF) 2024 di JCC Senayan Jakarta, Kamis (06/09/2024), Pemerintah Singapura secara resmi menyerahkan conditional license sebagai salah satu syarat yang disepakati dalam MoU sebelumnya, dan mengajukan tambahan conditional approval lainnya guna menambah 1,4 GW. Dengan begitu maka secara total jumlah jual beli listrik RI ke Singapura direncanakan mencapai 3,4 GW.
Listrik hijau yang bakal diekspor diketahui berasal dari pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) di Kepulauan Riau, yang akan dikontribusikan dari energi hidro, geothermal, angin, dan solar. Surya selama kurun waktu pada 2027 hingga 2035.
“Karena kita sekarang, orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri, kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden atas saran Bapak Presiden, kami belum mengizinkan untuk ekspor,” ujar Bahlil saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat dikutip dari Warta Ekonomi, Rabu (22/1/2025).
Bahlil merinci, 1,3 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik tersebut tersebar di 340 Kecamatan, di 6.700 Dusun seluruh Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan ini, setidaknya dibutuhkan anggaran senilai Rp 48 Triliun.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang hadir dalam acara peresmian PLTA Jatigede, menambahkan bahwa ia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ketenagalistrikan ini dalam waktu lima tahun ke depan. “Insya Allah kita akan selesaikan dalam 5 tahun yang akan datang,” tegas Prabowo.
Prabowo juga menginstruksikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk melakukan penghematan di berbagai bidang guna menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mendukung berbagai program pemerintah.
“Tadi ada laporan berapa ribu dusun yang belum sampai ke listrik dan dilaporkan kita butuh Rp 48 triliun untuk mencapai itu semua. Kalau Rp 48 triliun dibagi 5, berapa itu? 9 triliun, rasa-rasanya 5 tahun kita bisa selesaikan,” tambah Prabowo. {}
