Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan negosiasi penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) selesai pada Oktober 2025. Divestasi saham PTFI menjadi syarat perpanjangan kontrak yang berakhir pada 2041.
“Rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan rapat final dengan pihak Freeport,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025), dikutip dari Kompas.
Ia menyebut komunikasi dengan Freeport McMoRan dan Freeport Indonesia terus berjalan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengincar tambahan saham di atas 10 persen dengan target sampai 12 persen.
“Belum diputuskan angka finalnya. Tetapi di atas 10 persen. Insya Allah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen,” ucapnya.
Menurut Bahlil, penambahan saham ini tidak memiliki valuasi besar. Saham akan diberikan dengan harga murah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua dan Mining Industry Indonesia (MIND ID), BUMN Holding Industri Pertambangan.
“Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini adalah BUMD Papua dan MIND ID,” kata dia.
Mengenai pembangunan smelter di Papua yang juga menjadi syarat perpanjangan kontrak, Bahlil menyebut prosesnya masih dibahas. Pemerintah masih fokus pada negosiasi tambahan saham. “Maka itu, salah satu opsi untuk diprioritaskan pemanfaatan smelternya yang ada di Gresik,” sebut Bahlil.
Jika divestasi ini berjalan, porsi kepemilikan pemerintah di PTFI melalui MIND ID akan bertambah dari posisi sekarang 51,23 persen. Freeport McMoRan saat ini masih memegang sekitar 48,77 persen saham. {}
