Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tengah memfinalisasi skema baru subsidi bahan bakar minyak (BBM). Skema baru ini untuk memastikan penyaluran subsidi yang tepat sasaran.
Sebagai ketua tim yang bertugas merumuskan skema subsidi, ia mengaku, telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas alternatif skema subsidi BBM yang tepat sasaran. Nantinya, skema baru yang ditetapkan pemerintah bakal diumumkan langsung oleh Prabowo.
“Kalau ditanya kapan, akan diumumkan, nanti lihat hari dan tanggal yang baik,” ujar Bahlil ditemui di kediamannya, Duren Tiga Barat, Pancoran, Jakarta, Rabu (27/11/2024), dikutip dari Kompas.
Meski begitu, Bahlil memberikan bocoran, bahwa pemerintah mempertimbangkan mekanisme subsidi dengan pendekatan blending atau campuran. Pendekatan blending ini yakni kombinasi antara subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT).
Mantan Menteri Investasi itu menjelaskan, skema ini diambil untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memastikan subsidi benar-benar tersalurkan ke pihak yang membutuhkan. “Skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” ucapnya.
Ia mengatakan, bakal berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk memulai penyaluran BLT, sebagai langkah awal dalam mereformasi subsidi BBM.
“Saya akan laporan dengan Menteri Keuangan, untuk yang awal-awalnya mungkin kita dorong dulu untuk bantalan. BLT jalan dulu,” kata dia.
Di sisi lain, ia memastikan, salah satu pihak yang berhak menikmati BBM subsidi nantinya adalah kendaraan berpelat kuning, alias angkutan umum. Tujuannya, untuk memastikan tidak terjadi kenaikan biaya transportasi.
“Salah satu diantaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning, kayak angkot, supaya apa? harga transportasinya enggak boleh naik,” kata Bahlil.
Menurut dia, perubahan skema ini bertujuan agar penyaluran subsidi menjadi tepat sasaran, sesuai dengan arahan Presiden. Sebab, selama ini, banyak orang dari kalangan mampu yang justru menikmati subsidi BBM.
Bahlil menegaskan subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Maka untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran, pemerintah pun melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berhasil menyusun satu data terpadu.
“Selama ini kan kita tahu, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran. Yang berhak mendapat subsidi kan saudara-saudara kita yang memang, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah,” ucap Bahlil. {}
