Berita Golkar – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menekankan, sesuai arahan Presiden, kredit perbankan perlu diprioritaskan untuk sektor UMKM.
Saat ini, porsi kredit perbankan ke UMKM hanya sekitar 17-18 persen. Masih jauh dari target Pemerintah yang meningkatkan porsi kredit perbankan ke UMKM hingga mencapai 30 persen dari total kredit nasional.
“Jika porsi pembiayaan ke UMKM dapat ditingkatkan secara bertahap, misalnya menuju kisaran 20 hingga 30 persen dari total kredit, dampaknya terhadap ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan konsumsi domestik akan sangat besar,” kata Maman dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang UMKM dan Kewirausahaan di Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).
Dia meyakini, peningkatan akses pembiayaan akan memberikan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian.
Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke tingkat yang lebih tinggi membutuhkan perubahan pendekatan dalam kebijakan pembiayaan.
Selama ini, dominasi kredit pada sektor usaha besar belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai harapan.
Karena itu, keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam membangun sinergi dengan perbankan menjadi langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi pengusaha UMKM di daerah.
Selain pembiayaan, Maman juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem digital sebagai fondasi kemudahan berusaha. “Dalam waktu dekat, Kementerian UMKM akan menghadirkan platform SAPA UMKM sebagai pusat layanan terintegrasi bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ungkapnya, dikutip dari RM.
Melalui SAPA UMKM, pengusaha UMKM dapat mengakses berbagai kebutuhan pengembangan usaha dalam satu pintu. Mulai dari akses pembiayaan dan informasi permodalan, pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga perluasan kemitraan usaha.
“SAPA UMKM kami siapkan sebagai ekosistem layanan terpadu. Pengusaha UMKM yang ingin berkembang tidak perlu lagi mencari informasi secara terpisah, karena seluruh kebutuhan peningkatan kapasitas, pembiayaan, hingga kemitraan dapat diakses melalui satu platform,” katanya.
Maman menegaskan bahwa SAPA UMKM juga menjadi instrumen kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menggunakan sistem dan alat yang sama dalam mendampingi proses tumbuh kembang UMKM secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Dari sisi Kementerian UMKM, SAPA UMKM menjadi tools strategis untuk memastikan pendampingan usaha berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Melalui langkah bersama ini, Pemerintah berharap UMKM Indonesia semakin kuat, berdaya saing, terdigitalisasi, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada tahun 2026, fokus Kementerian UMKM diarahkan pada penguatan basis data terintegrasi, pengembangan ekosistem kewirausahaan, peningkatan kemudahan berusaha melalui regulasi dan sertifikasi, serta pembangunan jejaring dan rantai pasok yang terhubung dengan program prioritas Presiden.
Adapun program prioritas Kementerian UMKM pada 2026 meliputi pengembangan platform SAPA UMKM, dukungan kartu usaha afirmatif, penguatan kartu usaha produktif, alokasi 30 persen infrastruktur publik bagi UMKM, serta percepatan dan penyederhanaan perizinan berusaha bagi pengusaha UMKM. {}
