Berita Golkar – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) dan Eramet meluncurkan Program LAKSMI (Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi) pada Selasa (24/6/2025).
Program tersebut ditujukan untuk pemberdayaan mikro yang secara khusus ditujukan bagi perempuan pengusaha mikro di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendorong perekonomian nasional melalui sektor UMKM.
Adapun peluncuran Program LAKSMI turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda, CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet, Sekretaris Jenderal YCAB Foundation Adelle Odelia Tanuri, Sherly Laos, serta Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo.
Acara tersebut sekaligus dalam rangka menyambut memperingati Hari UMKM.
“Perempuan memainkan peranan yang sangat penting dalam kemajuan sektor UMKM. Saat ini, sebanyak 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Ini bukan angka yang kecil, ini adalah kekuatan ekonomi yang nyata, dan sudah sepatutnya kita berikan tepuk tangan untuk perempuan Indonesia,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Namun, Maman juga mengakui bahwa masih ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan pelaku usaha.
“UMKM perempuan masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait akses keuangan dan kemampuan manajerial. Sebanyak 740 juta perempuan di dunia, menurut World Bank dan World Economic Forum, masih belum memiliki rekening bank. Artinya, mereka belum bisa mengakses pembiayaan dengan optimal,” bebernya.
Ia menyoroti, sebagian besar pelaku usaha perempuan belum memiliki akses terhadap mentor bisnis yang memadai.
“Sebanyak 73 persen perempuan di sektor usaha tidak memiliki akses ini. Padahal, mentoring adalah kunci dalam mengembangkan kapasitas usaha dan membangun jaringan bisnis,” imbuhnya.
“Program LAKSMI adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk menghadirkan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui program ini, perempuan tidak hanya akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan, tapi juga peluang untuk naik kelas dan memperluas pasar,” kata Maman.
Dalam tahap awal, LAKSMI akan melibatkan 1.200 pelaku usaha mikro perempuan di dua wilayah, yakni 800 peserta dari DKI Jakarta dan 400 dari Ternate, Maluku Utara. Peserta akan mengikuti tahapan pelatihan dan kurasi yang ketat.
“Dari 800 peserta di Jakarta, akan disaring menjadi 380 peserta untuk mengikuti masterclass literasi keuangan dan pemasaran digital. Setelah itu, 200 peserta akan lanjut ke sesi mentoring selama lima kali pertemuan. Dari sana, kita akan pilih 50 perempuan pengusaha mikro terbaik yang akan menerima dana hibah dan ikut demo day,” jelasnya.
Hal serupa juga dilakukan di Ternate, dengan 400 peserta awal yang disaring menjadi 200, dan akhirnya 25 perempuan usaha mikro terbaik akan menerima hibah dan ikut demo day.
Selain itu, Menteri Maman juga menyampaikan bahwa Program LAKSMI merupakan bagian dari upaya lanjutan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPA).
“Program ini melengkapi program afirmatif lainnya yang kami dorong tahun ini, seperti penyaluran KUR sektor produksi, penghapusan piutang macet, pelibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis, penguatan data wirausaha, hingga keterlibatan dalam program tiga juta rumah rakyat,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PPA, Arifah Choiri Fauzi menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan adalah langkah strategis untuk mengurangi kekerasan berbasis gender di Indonesia.
“Dari Januari hingga 12 Juni 2025 saja, tercatat ada 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini yang terlapor. Yang tidak terlapor bisa jauh lebih banyak. Korban terbanyak adalah perempuan, dan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dan itu paling banyak terjadi di ranah rumah tangga,” kata Arifah.
“Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Ini masalah lintas sektor. Karena itu, sinergi dengan Kementerian UMKM sangat penting. Kalau perempuan kuat secara ekonomi, kalau mereka berdaya dan mandiri, maka rumah tangga akan jauh lebih aman dan sejahtera,” tegasnya. {}
