Berita Golkar – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus disalurkan tepat sasaran. Ini tanggung jawab bank penyalur dan para pengusaha UMKM penerima pembiayaan.
“Bantuan pembiayaan harus dibarengi kemampuan mengelola keuangan agar menghasilkan perkembangan usaha yang nyata,” ujar Menteri Maman, dikutip Sabtu (22/11/2025) dari Inilah.
Ia menyoroti banyak pengusaha mikro yang masih rentan mengalami kendala keuangan karena tidak memiliki disiplin dan kemampuan literasi keuangan yang memadai. Karena itu, pendampingan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penyaluran KUR.
“Program Kumitra hadir untuk memperkuat kemitraan dengan usaha mikro sekaligus memberikan pemahaman mengenai cara mengelola pendanaan agar usahanya berhasil tumbuh,” katanya.
Dia juga mengingatkan pengusaha UMKM wajib bertanggung jawab atas pinjaman yang diterima. Dana KUR harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk pengembangan usaha agar tidak menimbulkan kredit macet maupun risiko masuk daftar hitam.
Deputi Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana mengatakan, pemerintah akan menaikkan plafon KUR menjadi Rp320 triliun pada 2026.
Kenaikan tersebut juga akan dibarengi dengan sejumlah ‘kejutan’ yang tengah disiapkan pemerintah tahun depan untuk para pelaku UMKM. “Kemungkinan. Tapi kita belum tahu, kita tunggu (keputusan) dari Kementerian Perekonomian,” ucap Temmy.
Ditegaskan Temmy, pemerintah memastikan bahwa kebijakannya akan selalu berpihak bagi para pelaku UMKM.
Dari catatan Kementerian UMKM, hingga 15 November 2025, total penyaluran KUR mencapai Rp238,7 triliun. Atau setara 83,2 persen dari target yang dicanangkan pemerintah pada tahun ini sebesar Rp286,61 triliun. Di mana, sebanyak 60,7 persen dari total yang disalurkan tersebut dialokasikan di sektor produksi. {}
