Berita Golkar – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut kementeriannya berkomitmen mengawal agenda reformasi birokrasi melalui penerapan sistem digital.
Meutya menegaskan teknologi yang terintegrasi, proses pengawasan dan pengelolaan keuangan publik dapat dimonitor secara real time penting diterapkan untuk meminimalisasi praktik korupsi.
“Kementerian Komdigi harus menjadi contoh. Bapak Presiden Prabowo telah berulang kali menekankan bahwa digitalisasi adalah langkah penting dalam membangun birokrasi yang bersih dan efisien. Kami siap menerjemahkan visi tersebut ke dalam program konkret,” ujar Meutya di Jakarta, Rabu 18 Desember 2024.
Meutya mengungkapkan Komdigi memiliki peran sentral sebagai motor penggerak digitalisasi di Indonesia. Melalui transformasi digital, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto optimistis dapat membangun birokrasi yang lebih efektif sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.
Meutya menyatakan transformasi digital akan menjadi kunci utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, digitalisasi adalah langkah sistemik yang mampu memperkuat transparansi dan integritas birokrasi.
“Digitalisasi bukan hanya soal modernisasi teknologi, tetapi solusi strategis untuk mencegah kebocoran anggaran dan menutup celah korupsi. Pemerintahan berbasis teknologi akan memastikan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Meutya.
Meutya mengatakan hal ini memperkuat komitmen Presiden Prabowo Subianto. Pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional melalui reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan. {}
