Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap transparansi fiskal sekaligus arah pembangunan nasional.
Menurutnya, pemaparan Presiden tidak hanya menyajikan angka-angka ekonomi, tetapi juga membawa pesan optimisme di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Presiden Prabowo tidak hanya memaparkan visi fiskal dan ekonomi secara terbuka, tetapi juga menyampaikan pesan optimisme di tengah tantangan global dan domestik,” ujar Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/8/2025), dikutip dari Akurat.
Misbakhun menilai RAPBN 2026 memuat potensi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meski tetap memerlukan kewaspadaan pada pengelolaan risiko. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2026 disebutnya cukup realistis, sepanjang pemerintah konsisten menjalankan program prioritas dan reformasi struktural.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan utama tidak berhenti pada stabilitas makro. Masalah struktural seperti rendahnya produktivitas industri, ketergantungan terhadap impor pangan dan energi, hingga kapasitas fiskal yang perlu diperkuat, masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Misbakhun menilai upaya optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten, termasuk memperluas basis pajak dan mengurangi kebocoran penerimaan.
“Pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun harus diimbangi dengan belanja negara yang berkualitas, bukan hanya besar secara nominal,” ujarnya.
Dalam aspek energi, Misbakhun menyoroti target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari. Menurutnya, angka tersebut cukup realistis mengingat capaian lifting minyak tahun ini sudah melampaui target APBN 2025 dengan 608 ribu barel per hari.
“Ketahanan energi adalah indikator penting bagi kedaulatan bangsa. Target yang ditetapkan pemerintah saya kira bisa dicapai, asal program pengembangan migas terus didukung,” kata Misbakhun.
Lebih lanjut, Misbakhun mengingatkan adanya risiko eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian RAPBN 2026. Antara lain perlambatan ekonomi China, dampak kesepakatan tarif impor dengan Amerika Serikat, kenaikan harga komoditas akibat ketegangan geopolitik, serta potensi arus keluar modal dari negara berkembang.
Sementara itu, tantangan domestik mencakup pengendalian inflasi pangan, percepatan hilirisasi industri, dan transformasi ekonomi digital. Ketiga hal tersebut disebutnya akan sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Misbakhun menegaskan DPR melalui fungsi anggaran akan mengawal implementasi RAPBN 2026 agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
“Defisit sekitar 2,4–2,6 persen PDB atau Rp638,8 triliun harus benar-benar produktif untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan,” tegasnya.
Dirinya juga menekankan pentingnya belanja negara diarahkan pada program yang berdaya ungkit tinggi, terutama pada sektor pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami di Komisi XI akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengawal RAPBN 2026 agar menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab permasalahan fundamental sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi kompetisi global,” ujarnya. {}
