Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan jika APBN 2025 memberikan optimisme untuk generasi muda dan rakyat Indonesia untuk jaminan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Karena menekankan pada terciptanya sumber daya manusia (SDM) unggul, seperti dengan memberikan tambahan makanan bergizi gratis sebesar Rp71,8 triliun, yang dialokasikan pada anggaran pendidikan sebesar 20% atau Rp722,8 triliun.
Demikian disampaikan poltisi Fraksi Partai Golkar itu dalam Diskusi Forum Legislasi bertema “Mengupas RAPBN Tahun 2025” bersama anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad, dan pengamat Ekonomi/Kebijakan Publik, Andrinof A Chaniago, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, pada Selasa (27/8/2024).
Menurut Misbakhun suatu keniscayaan pembahasan APBN 2025 ini sama seperti 2015, karena dibahas oleh pemerintahan transisi Jokowi, tapi dilaksanakan pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Sehimgga dinamai APBN transisi. Sekaligus untuk menegaskan proses ketatanegaraan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
Perlu diketahui bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun. Hal itu akan diperoleh dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. “Yang terbesar dari tiga sumber pajak itu adalah dari PNPB. Dimana pendapatan negara pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” jelas Misbakhun.
Dikatakan, postur APBN 2025, APBN memberikan optimisme pada pasar dan jaminan pada rakyat. Karena itu, kalau ada yang kurang dalam pelaksanaan program APBN 2024, selanjutnya Prabowo-Giban harus memperbaiki. Mengingat hanya melalui intervensi megara perekonomian negara ini bisa baik.
Seperti halnya makan gratis, jika dicermati dengan baik seperti di negara maju, maka dampaknya bukan saja akan tumbuh generasi yang sehat, kuat, dan cerdas, tapi juga bisa membangun kebersamaan, gotong-royong, memutus kelas sosial di masyarakat, dan sebagainya.
“Saya yakin dengan makan gratis ini akan ada perbaikan pada 20 tahun mendatang menuju Indonesia Emas 2045. Kalau soal utang luar negeri yang mencapai Rp6.584 triliun, ini juga suatu keniscayaan bahwa Indonesia di negara-negara G20 dinilai bagus pertumbuhan ekonominya dan dipercaya mampu membayar utangnya. Semua negara punya utang,” jelas Misbakhun.
Seperti diketahui bahwa anggaran untuk pendidikan sebesar Rp722,6 dikurangi Rp71,8 triliun untuk makan bergizi gratis. Sebelumnya
Anggaran Pendidikan 2024 Rp660,8 triliun.
Kamrussamad menilai yang paling mendasar dalam lampiran nota keuangan RAPBN 2025 ingin ada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga perlu kebijakan fiskal sebagai instrumem untuk mendoromg pencapaian ekonomi yang berkualitas tersebut, sehingga RAPBN itu diwarnai keberlanjutan program prioritas seperti makan bergizi gratis. Menurut badan gizi nasional nomenklaturnya atau tata namanya sudah disiapkan. “Saya optimis ke depan akan lebih baik,” tambahnya.
Hanya saja kata Andrinop Chaniago, cara melihat APBN selalu jangka pendek, karena indikasi makronya lebih banyak untuk stbilitas fiskal. “Jarang muncul fungsi APBN itu untuk jangka panjang dan serius. Yaitu bagmana sebagian belanja investasi dan modal itu tumbuh sehat dan berkualitas. Kalau ingin menuju Indonesia emas, maka perlu dirumuskan lagi, apa yang disebut IndonesianEmas, dan kelas menengah sosial itu seperti apa dan sebagainya,” katanya.
Sebab, kelas menegah sosial pada 20 tahun mendatang akan berubah, kalau ada belanja modal yang konsisten. Tapi, kalau tiap tahun hanya membahas APBN sekian, defisit, pajak sekian, pertumbuhan ekonomi sekian, dan lainnya itu hanya rutinitas. Sementara mimpi ekonomi tumbuh 8%, itu akan sulit, karena faktanya hanya 4.8% – 5%.
Sehingga berdasarkan dasar empiris itu sulit akan tumbuh 6%. Tapi, ada peluamg kalau realistis, maka harus dipikirkan bentuk alokasi dan penyerapan anggaran itu untuk industri, agar bisa menguasai pasar ekspor dunia.
“Poinnya negara ini terlalu bodoh membagikan hasil kekayaan alam seperti batubara misalnya pada 2021- 2022, yang menghasilkan Ro3.300 triliun tapi negara hanya dapat Rp300 triliun. Anehnya yang Rp1000 triliun ditaruk di luar negeri. Itu hanya memperkaya segelintir orang. Ini tata kelola yang rasa kolonial. Sehingga orang yang terkaya adalah yang bisnis batubara. Padahal, kalau negara ambil haknya dengan benar maka bisa menaikkan pajak progresif di Rp3.300 triliun itu. Ingat pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa kekayaan yang ada di bumi ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya. {sumber}
