Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, membantah kabar yang menyebut dirinya berangkat ke Australia untuk mengikuti ajang Sydney Marathon 2025 di tengah maraknya unjuk rasa di Tanah Air yang menolak tunjangan anggota dewan.
Misbakhun menegaskan bahwa keberangkatannya ke Negeri Kanguru bukan untuk urusan pribadi, melainkan dalam rangka kunjungan kerja Komisi XI dan Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK)
Menurutnya, agenda kunjungan tersebut dilakukan bersama sejumlah mitra kerja Komisi XI dan telah disusun jauh hari sebelum merebaknya gelombang demonstrasi di berbagai daerah.
“Agenda ke Australia adalah untuk rapat dan kunjungan kerja Komisi XI serta Panja RUU P2SK. Kami menemui Duta Besar RI di Sydney, mahasiswa penerima beasiswa LPDP, hingga berdiskusi dengan Australia Payment Network (AusPayNett) dan Australian National Audit Office (ANAO),” jelas Misbakhun mengutip dari laman instagram Kompas, Senin (1/9/2025).
Namun demikian, nama Misbakhun sempat tercatat sebagai peserta TCS Sydney Marathon 2025. Menanggapi hal ini, ia menduga hal tersebut terjadi akibat kelalaian pihak agen perjalanan yang mengurus administrasi keberangkatannya bersama rombongan
“Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawab dengan isi itinerary (rencana perjalanan) tersebut. Karena sejak awal, Komisi XI tidak ada agenda mengikuti maraton,” tegasnya
Misbakhun menilai kabar yang berkembang di publik telah menimbulkan kesalahpahaman. Ia memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan di Australia adalah murni kegiatan resmi kedewanan yang sudah terjadwal.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tuduhan dirinya memanfaatkan perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi tidak berdasar. “Semua perjalanan kami sesuai dengan jadwal kunjungan kerja yang sudah diputuskan sejak lama,” ujarnya.
Dari sisi lain, ia juga memahami keresahan masyarakat terkait isu tunjangan anggota dewan yang memicu gelombang unjuk rasa. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tetap fokus menjalankan tugas konstitusional di tengah dinamika politik yang berkembang di dalam negeri.
Misbakhun berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar, sekaligus menunjukkan komitmen DPR untuk tetap bekerja meski menghadapi kritik keras dari publik. {}
