Berita Golkar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Universitas Indraprasta PGRI. Dalam Audiensi tersebut, Universitas Indraprasta PGRI meminta bantuan untuk pendidikan rakyat miskin Jawa Barat, khususnya miskin ekstrim.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat M.Q Iswara menjelaskan, Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) memang berlokasi di wilayah DKI Jakarta, tepatnya di perbatasan dengan Kota Depok. Namun mayoritas mahasiswa Unindra berasal dari wilayah Provinsi Jabar seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, hingga Kota Bandung.
Kondisi pembiayaan mahasiswa di Unindra termasuk yang paling rendah di Indonesia, sekitar Rp200.000 per bulan. Meski begitu, banyak mahasiswa mengalami kesulitan ekonomi pasca pandemi sehingga tidak mampu membayar.
Iswara menjelaskan, Persoalan seperti Drop Out dan ijazah tertahan, menjadi persoalan pelik yang harus dihadapi, bahkan tercatat sekitar 2.889 mahasiswa asal Jawa Barat yang ijazahnya ditahan, dan sekitar 2.924 orang terancam DO karena tidak mampu bayar kuliah.
“Permohonan solusi ke Pemdaprov Jabar, pihak Unindra berharap DPRD Jawa Barat dapat menyampaikan aspirasi ini ke Pemdaprov Jabar untuk bersama-sama mencari solusi pembiayaan,” jelas dia, Kota Bandung, Selasa (15/7/2025), dikutip dari RRI.
Iswarapun akan berupaya memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat, mengingat pemerintah provinsi menyediakan beasiswa bagi warga Jawa Barat untuk jenjang mahasiswa. “Data mahasiswa yang diusulkan harus lengkap dan valid, termasuk by name, by address, dan fotokopi KTP,” ucap dia.
Meski begitu dikatakan Iswara, hal itu bisa dilakukan jika Pemprov dan Unindra telah melakukan kerja sama dengan MoU. Sembari menunggu proses tersebut, Iswara juga mengusulkan, untuk menjalankan metoda bapak angkat, agar persoalan tersebut bisa teratasi dan tidak ada mahasiswa yang di D.O akibat biaya.
Anggota DPRD dari Dapil terkait seperti Bogor, Depok, dan Bekasi dapat berperan aktif membantu sebagai bapak angkat, mengingat kebutuhan dana hanya sekitar Rp1,2 juta per semester per mahasiswa.
“DPRD telah menyampaikan aspirasi ini ke pihak eksekutif (Pemdaprov Jabar). Solusi jangka panjang sedang dikaji, baik melalui jalur reguler (beasiswa hibah) maupun pendekatan sosial melalui kemitraan dengan para anggota dewan,” tutupnya. {}
