Daerah  

MQ Iswara Puji Kinerja Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Soal Realokasi Anggaran Hingga Rp. 5,1 Triliun

Berita Golkar – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil melakukan realokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun, menjadikan Jabar sebagai provinsi dengan penyesuaian anggaran terbesar di Indonesia.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyampaikan hal tersebut dalam acara halal bi halal bersama tim pendukung Jabar Istimewa di Hotel Preanger, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Sabtu (12/4/2025), dikutip dari PikiranRakyat.

“Di antara 38 provinsi di Indonesia, Jawa Barat mencatatkan realokasi anggaran terbesar untuk pengeluaran yang lebih produktif, yakni mencapai Rp5,1 triliun,” ujar Iswara.

Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut berasal dari pengalihan pos-pos belanja yang dianggap kurang prioritas, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Beberapa pos yang mengalami pemotongan meliputi anggaran perjalanan dinas, konsumsi, rapat di luar kantor, percetakan, dan kunjungan luar negeri.

“Total penghematan yang berhasil kami alokasikan kembali sekitar Rp5,1 triliun, dan digunakan untuk pembiayaan yang lebih bermanfaat, seperti pembangunan ruang kelas baru, jaringan irigasi, serta infrastruktur jalan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” lanjutnya.

Iswara juga menyebutkan, tahun ini, bantuan ke kabupaten/kota akan disalurkan melalui skema program. Pemerintah provinsi akan melaksanakan pembangunan berdasarkan proposal dari daerah, lalu hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Jika ada kabupaten/kota yang mengajukan proposal, pengerjaannya akan dilakukan oleh provinsi. Setelah selesai, hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing,” jelasnya.

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat disebut telah berkomitmen bahwa seluruh anggaran efisiensi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan yang lebih produktif.

“Ini berlaku untuk tahun 2025 dan akan berlanjut hingga 2026. Insya Allah pada 2027 semua proyek telah rampung,” ucap Iswara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah.

“Semua pihak memiliki hak untuk melakukan pengawasan agar program ini benar-benar berjalan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya. {}