Berita Golkar – Komisi XII DPR RI mendorong deputi bidang pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atau Badan pengendalian lingkungan Hidup (BPLH) RI untuk melakukan koordinasi lintas kementerian guna menyiapkan peraturan turunan guna pemenuhan target Nationally Determined Contribution (NDC) di seluruh sektor.
Hal itu disampaikan Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Deputi bidang pengendalian perubahan iklim Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (25/2/2025).
“Artinya, harus bisa mengawasi perdagangan karbon termasuk untuk pasar sukarela dan memastikan penerimaan negara,” tutur Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin saat dihubungi wartawan, dikutip dari SuaraPemerintah.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini bilang negara harus memulai perdagangan karbon international sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global saat ini. Langkah ini juga, kata Mukhtarudin merupakan momentum penting bagi Indonesia memainkan peran kunci pengurangan emisi global.
Untuk Itu, Mukhtarudin mengingatkan demi tercapainya target NDC, maka diharapkan Indonesia harus berbenah dalam hal tata kelola lingkungan terutama pada kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca. “Kami berharap komitmen Indonesia dalam mengejar target NDC 2030 dapat terwujud,” pungkas Mukhtarudin.
Dalam RDP tersebut juga Komisi XII DPR RI mendukung deputi bidang pengendalian perubahan lingkungan hidup RI untuk segera memperkuat sistem registri nasional (SRN) dan kerjasama berbagai standar Internasional yang sudah diakui pasar karbon dalam mendukung percepatan perdagangan karbon domestik dan internasional.
Selain iru, Komisi XII DPR mendukung agar pajak karbon seperti carbon capture storage (CCS) dalam rangka mengurangi emisi serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dari investasi dan penyerapan tenaga kerja. {}
