Berita Golkar – Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPR RI, Mukhtarudin menyampaikan pandangan kritisnya terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencatatkan angka 5,12% pada kuartal kedua tahun 2025. Adapun di balik angka yang terlihat positif, terdapat sejumlah tantangan struktural yang harus segera diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi 5,12% adalah sinyal positif bahwa mesin ekonomi kita masih berjalan. Ini menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global, seperti perlambatan ekonomi di beberapa negara maju dan fluktuasi harga komoditas,” kata Mukhtarudin saat dihubungi Wartawan, Senin (11/8/2025), dikutip dari SuaraInvestor.
Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonrsia (Dekopin) ini mengapresiasi peran sektor konsumsi rumah tangga dan investasi swasta yang menjadi pendorong utama, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi konsumsi sebesar 53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, Mukhtarudin dengan cepat mengarahkan sorotan pada sisi lain.
“Angka ini tidak boleh membuat kita terlena. Pertumbuhan 5,12% belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan rakyat. Distribusi manfaat ekonomi masih timpang, terutama di daerah-daerah luar Jawa,” tegasnya.
Anggota Komisi XII DPR RI ini menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di sektor perkotaan dan industri besar sering kali tidak dirasakan oleh masyarakat di pedesaan, khususnya petani dan pekerja sektor informal.
Lebih Mukhtarudin menyoroti ketimpangan regional sebagai salah satu ancaman terbesar. “Jawa masih mendominasi lebih dari 60% PDB nasional. Bagaimana dengan Kalimantan, Sulawesi, atau Papua? Infrastruktur di sana masih tertinggal, akses ke pasar terbatas, dan investasi swasta belum merata,” beber Mukhtarudin.
Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih agresif untuk mendorong industrialisasi di luar Jawa, seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal.
Selain itu, Mukhtarudin mengkritik tingginya ketergantungan pada sektor konsumsi. “Konsumsi rumah tangga memang kuat, tapi ini juga menunjukkan kita belum berhasil membangun fondasi ekonomi yang berbasis pada produktivitas dan inovasi,” ungkapnya.
Mukhtarudin menyinggung rendahnya kontribusi sektor manufaktur, yang hanya tumbuh 4,2% pada kuartal ini, jauh di bawah ekspektasi. Revitalisasi industri manufaktur harus menjadi prioritas, dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.
Inflasi dan Beban Rakyat Kecil
Dengan nada prihatin, Mukhtarudin juga menyoroti tekanan inflasi yang masih menghantui masyarakat kecil. “Meski inflasi inti terkendali di kisaran 3%, harga bahan pokok seperti beras dan cabai masih fluktuatif. Ini memukul daya beli masyarakat kelas bawah,” katanya.
Mukhtarudin mengkritik kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Mukhtarudin mengusulkan penguatan cadangan pangan nasional dan distribusi yang lebih efisien untuk mengatasi lonjakan harga musiman.
Fraksi Partai Golkar Senayan selalu mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam program ketahanan pangan, termasuk mempercepat modernisasi pertanian dan memberikan insentif kepada petani kecil.
“Pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan stimulus yang tepat sasaran, seperti bantuan langsung tunai yang lebih terukur dan transparan,” ungkap Mukhtarudin.
Investasi dan Hambatan Birokrasi
Mukhtarudin tidak lupa menyinggung sektor investasi, yang meski menunjukkan pertumbuhan, masih dihadapkan pada kendala koordinasi antar birokrasi yang masih lambat.
“Saya kira investor, baik domestik maupun asing, sering kali mengeluh soal ketidakpastian hukum dan proses perizinan yang berbelit. Ini harus dibenahi jika kita ingin pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujarnya.
Politisi Dapil Kalteng ini merujuk pada laporan Bank Dunia yang menempatkan Indonesia di peringkat 73 dalam Ease of Doing Business, sebuah posisi yang menurutnya masih jauh dari ideal.
Sebagai penutup, Mukhtarudin menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah. “Pertumbuhan 5,12% adalah langkah awal, tapi tidak cukup. Pemerintah harus lebih berani melakukan reformasi struktural, dari hilirisasi yang inklusif hingga pemerataan pembangunan. DPR, khususnya Fraksi Golkar, akan terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif,” katanya.
Peraih tokoh peduli daerah terbaik Parlemen Award 2023 ini mengajak masyarakat untuk turut mengawasi kinerja pemerintah dan DPR agar capaian ekonomi tidak hanya berhenti pada angka, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Mukhtarudin menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan mendorong pembahasan anggaran yang lebih berpihak pada rakyat kecil dalam RAPBN 2026. “Kami ingin anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM, karena di situlah nadi ekonomi rakyat berdetak,” tandas Mukhtarudin.
Catatan kritis Mukhtarudin mencerminkan kegelisahan seorang wakil rakyat yang memahami bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik capaian 5,12%, ada cerita tentang petani yang masih bergulat dengan harga pupuk, pekerja informal yang terhimpit inflasi, dan daerah-daerah terpencil yang menanti sentuhan pembangunan.
Dengan pengalaman panjang di parlemen, Mukhtarudin tampaknya bertekad memastikan bahwa DPR, khususnya Fraksi Golkar, akan berkontribusi dan menjadi penggerak pembangunan yang nyata untuk kesejahteraan rakyat. {}
