Berita Golkar – Politisi muda Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi merespon keras pernyataan Calon Presiden (Capres) PDIP, Ganjar Pranowo yang mengkritik penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai indeks penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Tak tanggung-tanggung Ganjar bahkan memberi skor 5 dari 10 untuk kinerja penegakan hukum Presiden Jokowi.
Hal itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo saat memaparkan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 18 November 2023.
Terhadap kritikan yang dilemparkan Ganjar Pranowo kepada Presiden Jokowi, Nofel Saleh Hilabi heran. Pasalnya penilaian yang bisa dikatakan memiliki konotasi negatif tersebut salah alamat jika ditujukan kepada Presiden Jokowi.
“Justru hal ini menunjuk hidung sendiri. Mempertontonkan kepada rakyat, bahwa Cawapres yang dipilih Ganjar, Prof Mahfud MD justru tidak mampu bahkan tidak becus menjalankan tugas dari Presiden untuk mengawal dan menegakkan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat,” ujar Nofel Saleh Hilabi kepada redaksi Golkarpedia melalui keterangan tertulis pada Selasa (21/11).
Mahfud MD yang menjadi Cawapres Ganjar Pranowo pada gelaran Pilpres 2024 mendatang memang kini masih bertugas sebagai salah satu menteri koordinator di pemerintahan Presiden Jokowi, yakni Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) RI. Dengan jabatan yang diembannya, Mahfud MD memiliki peran besar mewujudkan hukum yang berkeadilan.
“Dengan begitu, tentu tidak salah jika masyarakat mempertanyakan kapasitas, kemampuan, jam terbang, dan track record Prof Mahfud MD selama bertugas sebagai Menko Polhukam yang tidak perform. Ini kan justru menelanjangi dirinya sendiri selama ini apa kerjanya hampir 4 tahun menjadi menteri Kabinet Pak Jokowi?” ungkap Ketua Umum Baladhika Karya ini mempertanyakan kinerja Mahfud MD.
“Harusnya sejak lama, dia (red-Mahfud MD) sudah mundur dari Kabinet jika dia tidak merasa mampu mengatasi penegakan hukum,” tambah Nofel yang juga menjabat sebagai anggota Polhukam DPP Partai Golkar di sela-sela sosialisasi Caleg DPR RI kepada simpul-simpul masyarakat di Kota Bekasi.
Sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD berada di dalam pemerintahan yang tentu memiliki peran membentuk serta mengontrol sistem hukum. Jika kinerja di bidang penegakan hukum jeblok, berarti Mahfud MD harus bertanggung jawab karena dia jadi bagian dari sistem. Lebih jauh Caleg DPR RI dari Partai Golkar di Dapil Jabar VI yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini minta Ganjar menanyakan langsung kepada Mahfud MD soal kinerja penegakan hukum di Indonesia selama ini.
“Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab atas penegakan hukum. Kan Pak Mahfud MD, menterinya. Jadi lucu saja kalau Pak Ganjar nunjuk hidung orang lain, sementara kongsi politiknya untuk Pilpres 2024, masih bercokol di Kabinet saat sekarang. Apa kata dunia?” pungkas Nofel Saleh Hilabi. {redaksi}
