Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nurdin Halid mendorong agar Danantara untuk melakukan negosiasi pembayaran utang proyek kereta cepat Whoosh.
Nurdin menyampaikan hal itu dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (4/11/2025) dengan tema “Ribut Utang Whoosh, Prabowo: Saya Tanggung Jawab”.
Nurdin menjelaskan, kereta cepat merupakan proyek antar-perusahaan atau B to B (bussiness to bussiness).
“Jadi, perlu kita pahami bahwa ini betul-betul proyek KC atau Whoosh ini adalah proyek B to B, atau bussiness to bussiness,” tuturnya, dikutip dari KompasTV.
“Tapi, harus kita pahami bahwa yang B to B itu adalah negara, dalam hal ini perusahaan BUMN. BUMN ini, PT KAI itu kan perusahaan negara, perusahaan negara itu negara,” tambahnya.
Oleh sebab itu, kata Nurdin, saat Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan akan bertanggung jawab terkait proyek itu, harus dilihat sebagai seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab.
“Sehingga ketika Bapak Presiden kemudian membuat suatu pernyatan sebagai tanggung jawab seorang presiden, itu harus kita apresiasi. Itulah pemimpin yang memiliki tanggung jawab,” tambahnya.
Ia menambahkan, PT KAI harus menjelaskan secara transparan dan akuntabel terkait seluruh proses hadirnya proyek tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat.
“Kita juga harus memahami, karena ini adalah perusahaan negara, milik negara, maka ketika ada perdebatan di masyarakat, ramai diperjuangkan juga kita harus maklumi.”
“Oleh karena itu, maka kita harus mendorong Danantara untuk melakukan negosiasi baik tenor maupun bunga antara manajemen KCIC dengan mitranya, sehingga proyek ini bisa berlanjut,”imbuhnya.
Ia juga menilai Danantara mempunyai kemampuanuntuk melakukan negosiasi memperpanjang tenor atau jangka waktu pembayaran utang Whoosh.
“Saya kira Danantara ini punya kemampuan untuk negoisasi memperpanjang waktu pembayaran. Yang kedua mengenai bunga, sehiingga proyek ini bisa mempunyai visible untuk membayar utang dengan lancar.”
“Danantara punya kemampuan untuk itu. Kita mendorong Danantara untuk melakukan negosiasi kemudian menyampaikan secara transparan terhadap seluruh proses, sehingga tidak menciptakan kecurigaan yang menimbulkan fitnah bagi pejabat di masa yang akan datang,” bebernya.
Nurdin menegaskan, saat ini proyek kereta cepat tersebut sudah berjalan, sehingga suka atau tidak suka harus dipelihara kelanjutannya.
Proyekini, suka atau tidak suka proyek ini sudah berjalan, sehingga suka atau tidak suka ini harus dipelihara keberlanjutannya.
Sebelumnya, Kompas TV memberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau dikenal Whoosh.
Ia menyampaikan hal itu dalam sambutannya di acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025). Prabowo menilai sorotan publik terhadap kondisi finansial kereta cepat Whoosh tidak perlu dibesar-besarkan.
Ia memastikan, proyek strategis nasional itu merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan publik yang layak dan modern bagi rakyat Indonesia.
“Ramai-ramai soal Kereta Cepat Whoosh, saya tegaskan itu tidak masalah. Saya tanggung jawab Whoosh itu semuanya. Indonesia negara hebat, sudah saya hitung-hitung, tidak ada masalah. PT KAI tidak usah khawatir,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pembiayaan proyek semacam itu berasal dari dana publik yang dikumpulkan melalui beberapa sumber, termasuk pajak, sehingga tanggung jawab utama pemerintah adalah memastikan tidak ada kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaannya.
“Uang itu dari pajak. Maka kita harus cegah kebocoran, cegah korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri. Kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” ujarnya. {}
