Berita Golkar – Komisi VI DPR menyatakan gangguan distribusi BBM di sejumlah SPBU swasta belakangan ini karena faktor internal perusahaan, bukan karena masalah pasokan BBM nasional.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai pengelola SPBU swasta belum bisa memproyeksikan permintaan dan mengelola rantai pasok dengan akurat.
“Kalau ada SPBU swasta yang stoknya habis lebih cepat, itu biasanya karena perencanaan internal mereka kurang akurat, apalagi kuota-nya sudah ditambah 110 persen dibanding 2024,” kata Nurdin Halid, kepada wartawan di Jakarta dikutip Sabtu (20/9/2025) dari MerahPutih.
Nurdin menegaskan kondisi pasokan nasional saat ini tetap aman. Sehingga, gangguan di beberapa SPBU swasta jangan dipelintir menjadi isu kelangkaan BBM. “Gangguan distribusi jangan dibesar-besarkan seolah pasokan nasional bermasalah,” imbuhnya.
Legislator dari fraksi Partai Golkar itu menyebut pemerintah telah menetapkan strategi agar pasokan energi tetap terjaga melalui skema impor satu pintu dengan evaluasi berkala. “Faktanya stok nasional aman, kuota impor terkendali, dan DPR akan terus mengawal agar energi rakyat tetap terjamin,” tandasnya.
Kementerian ESDM mencatat impor BBM sepanjang 2024 mencapai 165 juta barel. Di sisi lain, pemerintah bersama Pertamina dan BPH Migas juga memperketat distribusi BBM bersubsidi melalui sistem MyPertamina yang kini mencatat lebih dari 9,8 juta kendaraan terdaftar. Sistem ini diharapkan mampu menekan kebocoran subsidi dan memastikan distribusi lebih tepat sasaran. {}
