Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan perlunya akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Menurut Nurdin, anggaran Kementerian Koperasi sebesar Rp937,4 miliar yang disetujui, pun ditambah dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,87 triliun, bukan sekadar angka, melainkan cerminan komitmen negara memperkuat koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.
“Lonjakan anggaran ini membuka peluang besar mempercepat transformasi koperasi, tetapi harus dipastikan tiga hal: kapasitas serapan anggaran, efektivitas belanja, dan koordinasi pusat-daerah yang terukur,” tegas Nurdin, dikutip dari laman DPR RI.
Dirinya pun menyoroti potensi kendala yang bisa muncul jika belanja tidak efektif. Setiap rupiah, katanya, harus berdampak langsung pada penguatan kelembagaan, digitalisasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, besarnya alokasi dana dekonsentrasi, mencapai Rp1,5 triliun dari usulan tambahan, menuntut adanya sistem monitoring ketat agar tidak terjadi tumpang tindih program di daerah. “Setiap program harus tepat sasaran, jangan sampai ada anggaran besar tetapi hasilnya minim,” ujarnya.
Di sisi lain, Komisi VI DPR menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Kementerian Koperasi, mulai dari transformasi digitalisasi hingga penguatan sektor keuangan koperasi. Namun, ujarnya, dukungan itu harus disertai dengan tuntutan agar pelaksanaan dilakukan secara transparan dan berorientasi hasil nyata.
“Dengan pengelolaan yang akuntabel, koperasi bisa benar-benar menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan dan motor penggerak pembangunan nasional sesuai RPJMN 2025–2029 serta Asta Cita,” tandas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. {}
