Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin merasa bingung dengan klaim Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyebut Kominfo sudah memblokir 800.000 situs judi online. Sebab, pada Januari-Maret 2024 saja, masih ada transaksi judi online sebesar Rp 100 triliun.
Nurul mempertanyakan efektivitas dari kebijakan blokir situs judi online yang Kominfo lakukan selama ini. Hal tersebut Nurul Arifin sampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR dan Menkominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
“Kembali soal judi online pada rapat yang lalu tanggal 19 Maret, bapak mengatakan bahwa Kominfo itu sudah memblokir 800.000 judi online, gitu ya,” ujar Nurul.
“Namun dan kemudian perputaran pada tahun 2023 itu sebesar Rp 327 triliun. Nah transaksi online kembali terjadi perputaran ini antara bulan Januari sampai Maret 2024 itu sudah mencapai Rp 100 triliun. Berarti enggak efektif dong?” tukasnya.
Nurul menyinggung Budi Arie yang selama ini kerap menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menutup rekening yang berkaitan dengan judi online. Namun, dia curiga langkah tersebut tidak efektif, karena banyak masyarakat kelas bawah yang terlilit judi online.
“Apa yang akan bapak lakukan untuk memblokir judi online ini? Begitu. Kok enggak efektif juga? Nah apakah strategi yang bapak sebutkan itu sudah masuk ke dalam anggaran 2025? Kan saya baca sudah nih pencegahan terhadap judi online dapat digunakan. Tapi efektif enggaknya saya enggak tahu. Tapi bapak meminta anggaran di tahun 2025 untuk pencegahan ini,” cecar Nurul.
Menurut Nurul, Budi Arie harus mengimplementasikan apa yang sudah dijanjikan terkait pencegahan judi online. Pada kenyataannya, kata dia, judi online masih berlanjut dan semakin parah, karena baru beberapa bulan saja transaksinya sudah mencapai Rp 100 triliun.
“Bapak sudah menjanjikan, implementasinya seperti apa? Kalau kenyataannya berlanjut terus dan semakin parah. Karena baru beberapa bulan pun sudah Rp 100 triliun transaksi uangnya begitu,” katanya.
Merespons cecaran Nurul itu, Budi Arie menyinggung instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin angka transaksi judi online berkurang dulu.
“Mohon maaf, saya ini pendapat pribadi ya. Bahwa yang disampaikan PPATK Rp 100 triliun dalam 3 bulan itu, karena pak presiden akhirnya dalam rapat sudah bilang ke saya, ‘sudahlah, pokoknya saya mau ukurannya angkanya turun, angka jadi online ya turun’. Kalau Rp 100 triliun per 3 bulan, berarti kan kali 4, setahun bisa Rp 400 triliun kan,” jelas Budi.
Budi mengatakan, berdasarkan hasil pantauan Kominfo, masalah judi online juga melibatkan money laundry. Yang pasti, Budi memastikan Kominfo komitmen terhadap pemberantasan judi online.
“Pokoknya kita komitlah, kalau soal judi online. Bukan apa, ini soal ekonomi keluarga, ini menyangkut ekonomi keluarga masa depan kita sebagai bangsa karena rusak, ini dirusak oleh negara lain lagi, uangnya dibawa kabur,” imbuhnya. {sumber}
