Nusron Wahid Tegaskan Pansus Haji Bukan Masalah Pribadi: Tugasnya Awasi Pejabat Ugal-ugalan!

Berita Golkar – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid turut menyangkal pernyataan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf yang menuding Pansus Hak Angket Haji DPR dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

“Saya mohon maaf kepada Ketum PBNU Gus Yahya Staquf, di DPR tidak mengenal masalah pribadi. Siapapun menteri agama atau pejabat publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar UU, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di pansus,” kata Nusron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Senin (29/7/2024).

“Sekali lagi bukan sentimen pribadi, karena kebetulan menterinya adik Ketum PBNU,” sambungnya, menegaskan.

Eks Ketua Umum GP Ansor 2010-2015 dan Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2023 ini juga mengimbau agar semua elemen kelembagaan, baik ormas maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

“Sebaiknya antarelemen saling menghormati haknya. PBNU fokus urus umat dan pesantren, soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR. Ini urusan DPR dengan menteri agama,” tutur dia.

“Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan. Apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya,” lanjut Nusron.

Nusron menekankan, pembentukan Pansus Angket Haji DPR sudah sesuai dengan hak DPR, dan pasti berlandaskan data dan hukum yang kuat. Oleh karena itu, ia menyebut bila penyelenggaraan haji memang tak ada masalah, tentu tak akan ada pansus tersebut.

“Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan Menag. Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel, supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kemenag,” tutur dia.

Nusron pun memastikan pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel, dan bertanggung jawab.

“Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang Menag benar dalam kebijakannya. Sebaliknya Menag juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita objektif saja, orang Jawa bilang becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan,” tegasnya. {sumber}