Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan kepada Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar proyek pembangunan pipa gas bisa mengambil anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh Kementerian ESDM.
Bahlil mengatakan, hal itu menyusul minimnya Pagu Anggaran untuk Kementerian ESDM, khususnya pada sub sektor minyak dan gas bumi (migas) pada tahun 2025 mendatang.
“Kalau boleh kami sarankan kesimpulan rapat hari ini untuk program pipa, kita masukkan bagian dalam keputusan dialokasikan dari sumber anggaran PNBP saja. Masa anggaran, kami kasih PNBP kita hampir Rp 300 triliun lebih, Rp 303 triliun. Gak ada yang netes ini,” tegas Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (12/9/2024).
Dalam paparannya di hadapan Komisi VII DPR RI, Bahlil menyebut, Kementerian ESDM sudah mengajukan alokasi anggaran untuk 2025 sekitar Rp 10 triliun, tapi yang disetujui di Badan Anggaran DPR RI pada 10 September 2024 yakni Rp 3,91 trilliun untuk belanja operasional rutin Kementerian ESDM dan Rp 4,2 triliun untuk proyek pipa gas dan program kerakyatan di sektor ESDM.
Khusus untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, alokasi anggaran yang dirumuskan sebesar Rp 566,68 miliar. Bahlil juga mengeluhkan anggaran tersebut tidak cukup untuk pembangunan infrastruktur, khususnya gas, di dalam negeri.
“Pertama, kita mengalami persoalan gas ya. Pembangunan (pipa gas) Cisem (tahap) 2, kemudian untuk gas di Sumatera nggak bisa dilakukan kalau nggak dibiayai oleh negara, terkecuali kerja sama dengan swasta murni. Untuk usaha ini kan pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan selesai. Kalau nggak dianggarkan, artinya memang kita khususnya Kementerian Keuangan sengaja membuat program ini gagal,” ujarnya.
Bahkan, Bahlil mengatakan anggaran tersebut juga tidak sebanding dengan proyek yang saat ini tengah digenjot oleh pihaknya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi.
“Ditjen Migas Rp 566,68 miliar. Bayangkan pimpinan, kita mau naikkan lifting minyak tapi Dirjennya hanya dikasih anggaran Rp 500 miliar. Padahal target negara mau dijadikan (pendapatan) dari hulu migas sekitar US$ 15-16 miliar. Ini teori dari mana?” keluhnya.
Bahlil pun meminta kepada DPR RI agar tidak menyalahkan pihaknya jika pembangunan infrastruktur gas di Indonesia tidak berjalan mulus. Bahlil menilai hal tersebut sudah sama-sama diketahui bahwa kurangnya anggaran bisa mempersulit jalannya proyek sektor migas di dalam negeri.
“Kalau menerima dengan baik maka kami bekerja sesuai dengan kewenangan dan keuangan yang diberikan pemerintah dan DPR. Jadi kalau boleh saran kami kita buat catatan. Tapi andai nggak ada catatan itu kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami soal pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami kerjakan. Jadi kalau nggak ada kerjaan apa yang mau ditanyakan,” tandasnya.
Perlu diketahui, alokasi anggaran untuk Kementerian ESDM pada 2025 sebagai berikut:
- Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebesar Rp 336,11 miliar
- Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebesar Rp 95,35 miliar
- Ditjen Migas sebesar Rp 566,68 miliar
- Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp 457,92 miliar
- Ditjen Minerba sebesar Rp 369,56 miliar
- Dewan Energi Nasional sebesar Rp 63,77 miliar
- BPSDM ESDM sebesar Rp 617,9 miliar
- Badan Geologi sebesar Rp 488,95 miliar
- BPH Migas sebesar Rp 254,29 miliar
- Ditjen EBTKE sebesar Rp 566,98 miliar
- BPMA Kementerian ESDM sebesar Rp 92,12 miliar
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Anggota Komisi VII DPR dalam berbagai pandangan dan pembahasannya bersama Komisi VII DPR ketika ia menjabat sebagai Menteri ESDM belum lama ini.
“Jika dalam berbagai pandangan dan pembahasan ada yang belum kita maksimalkan, maka akan kita laksanakan bersama,” ungkap Bahlil dalam pernyataan penutupnya.
Bahlil meyakini, negara ini harus terus berjalan dan ia memiliki keyakinan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan mengangkat dan memilih menteri-menteri termasuk menteri teknis yang bisa menjalankan apa yang telah disampaikan dalam program-programnya.
“Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses rapat kita dari awal sampai akhir. Tapi saya punya keyakinan bahwa chemistry kita, pandangan kita hampir sama, hanya dialektika dan narasi saja yang berbeda. Karena kita di ruangan ini sudah tentu selalu memikirkan kepentingan rakyat bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok kita,” tandas dia.
Oleh karena itu, ia meyakini akan menjalankan apa yang menjadi program pelayanan kepada masyarakat. “Terima kasih,” tutup Bahlil. {}
