Berita Golkar – Minimnya kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan nasional dalam triwulan I tahun 2025 jadi perhatian DPR. Padahal, RI memiliki sumber daya alam atau SDA kelautan yang melimpah.
Demikian jadi sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto. Legislator Golkar itu merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, yang menunjukkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Nasional sebesar 2,29%.
Angka itu menurun dibandingkan denggan triwulan I tahun 2024 sebesar 2,33%. Pun, juga dengan pertumbuhan sektor perikanan pada triwulan I tahun 2025 hanya mencapai 2,25% dibandingkan TW I 2024 sebesar 3,49%.
Menurut Panggah, dengan berdasarkan data BPS maka kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan nasional masih minim. Dia menyinggung potensi yang dimiliki SDA kelautan dan perikanan melimpah baik tangkap maupun budidaya.
Bagi dia, ada sesuatu yang perlu dicermati dalam kebijakan dalam mendorong produktivitas sektor Kelautan dan perikanan
“Kita memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Tetapi, kontribusi sektor ini sangat minim pada TW I tahun 2025. Di mana kontibusi terhadap PDB dan pertumbuhan hanya mencapai 2,29% dan 2,25%, ini ada yang salah,” kata Panggah, dalam keterangannya dikutip pada Rabu (9/7/2025), dikutip dari Viva.
Menurut dia, perlu ditata kembali untuk mendorong peningkatan kontibusi sektor kelautan dan perikanan secara maksimal. Panggah menyoroti maraknya praktik illegal fishing jadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan nasional.
Kata dia, kerugian negara ditaksir sekitar Rp13 triliun dalam kurun waktu 2020-2025. Dia juga menyinggung ada juga aksi penyelundupan hasil laut atau ekspor ilegal. Praktik itu berdampak secara sistematik terhadap kontribusi sektor kelautan dan perikanan.
“Maraknya praktik illegal fishing dan penyulupan hasil laut yang selalu terjadi. Hal ini berdampak terhadap minim kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan, PDB nasional,” ujar legislator asal Jawa Tengah itu.
Maka itu, ia meminta agar kementerian Kelautan dan Perikanan harus fokus dan merumuskan langkah-langkah strategis. Salah satunya bisa melalui program kebijakan yang meminimalisir praktik penangkapan ikan ilegal. {}
