Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menegaskan pentingnya mempertahankan anggaran komunikasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang selama ini menjadi tulang punggung keberlangsungan media lokal.
Mereka meminta pemerintah daerah tidak memangkas anggaran tersebut karena dampaknya sangat besar bagi wartawan, keluarga mereka, dan keberlanjutan perusahaan pers di daerah.
“Di tengah pahit getir dan efisiensi yang sama-sama kita alami, Fraksi Partai Golkar berharap dan mengajak kita semua, agar tetap mencurahkan perhatian terhadap pilar keempat demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini adalah insan pers dan perusahaan pers daerah,” kata juru bicara Fraksi Partai Golkar, M. Fajar Rillah Vesky, saat rapat paripurna DPRD, Jumat (9/5/2025).
Fajar menyoroti kondisi media yang semakin terpuruk, di mana gelombang PHK menghantam berbagai perusahaan pers. “Kemudian, di daerah kita, anggaran Komunikasi Publik di Diskominfo dan OPD, ikut terpangkas akibat efisiensi yang berlaku nasional,” ungkapnya, dikutip dari RCTIPlus.
Fraksi Partai Golkar mengingatkan bahwa Diskominfo memegang peran strategis dalam menjaga arus informasi publik dan kemitraan dengan media. Karena itu, kebijakan anggaran harus dikaji cermat agar tidak memutus dukungan yang sudah berjalan.
“Barangkali, kita terlalu naif, kalau anggaran untuk pilar keempat demokrasi terpangkas. Kalau tak bisa ditambah, janganlah anggaran komunikasi publik itu berkurang dari tahun sebelumnya. Karena ini tak hanya menyangkut nasib ratusan orang di daerah ini yang bergantung dari industri pers. Tapi juga menyangkut masa depan perusahaan media yang selama ini sudah berkontribusi untuk pembangunan dan demokrasi daerah,” ujar Fajar.
Menurutnya, mempertahankan anggaran komunikasi publik di Diskominfo adalah langkah vital untuk menjaga keseimbangan informasi dan mendorong stabilitas daerah.
“Kok indak ka manambah, jan sampai kito mangurangi. Ini penting untuk mendukung rasa nyaman dan aman bagi aparatur daerah, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh instansi. Juga untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas daerah. Sekaligus menyukseskan program bupati dan wakil bupati terpilih,” tegasnya.
Di samping itu, Fraksi Partai Golkar tetap mendukung alokasi anggaran untuk berbagai program prioritas lainnya.
“Kita mendukung alokasi anggaran untuk P3K, untuk guru mengaji, petugas Damkar, BPBD, dan Dinas Perhubungan. Kita juga mendukung adanya alokasi program dan kegiatan pemda untuk instansi-instansi vertikal di daerah. Dan saatnya pula, kita mendukung atau memberi ruang untuk anggaran komunikasi publik bagi media dan bagi pelaku media-massa,” tutup Fajar Rillah Vesky. {}
