Berita Golkar – Saya menulis refleksi ini sebagai bentuk tanggung jawab, bukan hanya sebagai kader Partai Golkar, tetapi sebagai warga negara Indonesia yang menyaksikan langsung transformasi global yang sedang berlangsung.
Dunia tengah menghadapi ketegangan yang semakin memuncak, sementara ideologi-ideologi lama muncul kembali dalam bentuk baru—termasuk kolonialisme modern.
Forum Global yang Tertunda Akibat Ketegangan Geopolitik
Pada 23 Juni 2025, saya dijadwalkan berangkat ke Aljazair atas undangan resmi National Liberation Front Party sebagai delegasi tunggal Indonesia untuk menghadiri konferensi internasional bertajuk “The End of the Era of Colonialism.”
Forum ini mempertemukan partai-partai besar dari seluruh dunia, termasuk perwakilan dari Rusia, Aljazair, serta berbagai kekuatan progresif dari Afrika dan Asia.
Fokus diskusi adalah kolonialisme bentuk baru yang menyelinap melalui sistem ekonomi, politik, dan bahkan proses demokrasi global.
Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golkar, saya mendapat mandat resmi dari DPP untuk hadir dan menyuarakan posisi Indonesia.
Persiapan telah matang: visa dan paspor siap, draf kerja sama internasional telah dikaji bersama tim. Namun realitas berkata lain.
Dua hari sebelum keberangkatan, panitia mengumumkan penundaan forum hingga waktu yang belum ditentukan. Alasannya fundamental: memburuknya situasi keamanan global. Ketegangan di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, menciptakan risiko logistik dan keselamatan serius bagi delegasi internasional.
Ini bukan kekhawatiran sepele—ini menyangkut keselamatan jiwa dan stabilitas regional.
Misi Diplomasi yang Tidak Pernah Surut
Penundaan ini justru memperkuat makna historis momen tersebut. Partai Golkar telah mengambil posisi dalam arus utama diplomasi global.
Melalui partisipasi ini, partai tertua yang lahir dari sejarah bangsa Indonesia telah memposisikan diri sebagai aktor aktif dalam forum yang membahas tatanan dunia baru—sebuah dunia yang bebas dari berbagai bentuk penjajahan: militer, ekonomi, maupun digital.
Saya ingin menegaskan bahwa Partai Golkar sebagai partai koalisi terdepan bersama Presiden Prabowo dan pemerintahan yang beliau pimpin tidak akan pasif menghadapi dinamika global.
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, DPP Partai Golkar memandang isu-isu seperti kolonialisme elektoral, ketimpangan pembangunan, dan dominasi institusi global tertentu bukan sekadar urusan luar negeri, tetapi bagian integral dari perjuangan keadilan yang harus dibawa ke forum internasional sesuai dengan kebijakan partai Golkar.
Sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, tugas saya melampaui protokol diplomatik konvensional.
Saya berkomitmen membangun jaringan strategis, menembus hambatan struktural, dan memastikan Golkar serta Indonesia memiliki posisi terhormat dalam pembentukan tatanan dunia yang lebih adil.
Dalam forum yang tertunda ini, terdapat beberapa rancangan kesepahaman internasional yang telah disiapkan untuk pembahasan mendalam.
Ketika forum dilanjutkan, kita akan membawa gagasan besar tentang kerja sama lintas benua, strategi bersama melawan ketimpangan global, serta penguatan posisi politik Indonesia sebagai negara nonblok yang cerdas, aktif, dan bermartabat.
Konferensi mungkin ditunda, tetapi misi kami tidak pernah surut. Dalam kondisi apa pun, Indonesia harus hadir di panggung global. Dalam arena mana pun, Partai Golkar harus menyuarakan kepentingan bangsa.
Kita bukan sedang melawan masa lalu, tetapi membongkar bentuk-bentuk baru dominasi dan ketimpangan. Upaya ini hanya dapat berhasil jika partai politik nasional membuka diri terhadap dinamika global, berpikir melampaui batas teritorial, dan aktif berpartisipasi dalam percakapan internasional yang menentukan masa depan umat manusia.
Dengan izin Allah, saya akan terus berdiri di garis depan untuk misi mulia ini. {}
Oleh: Ali Mochtar Ngabalin, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional