DPP  

Partai Golkar Dukung Gibran Cawapres Prabowo Demi Keberlanjutan Program Jokowi

Berita Golkar – Partai Golkar menjelaskan alasannya mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hal ini merespons tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden Joko Widodo memegang kartu truf semua ketua umum partai politik.

“Bukan karena “kartu truf”, tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat,” kata politikus Partai Golkar Nusron Wahid melalui keterangan tertulis, Senin, 30 Oktober 2023.

Nusron menuturkan Partai Golkar memilih Gibran juga dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda. Semua anak muda yang sesuai dengan ketentuan undang-undang punya kesempatan sama untuk ikut kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Kami memilih Gibran karena memberikan kesempatan kepada anak muda agar memimpin bangsa Indonesia,” ujar Nusron.

Anggota Komisi VI DPR itu juga membantah soal pernyataan yang menyebut Jokowi tak patuh konsitusi. Pencalonan Gibran disebut baru dilakukan usai terdapat aturan hukum yang memperbolehkan.

“Justru, Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebaga calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya,” ujar Nusron.

Sebelumnya, Hasto mengungkap para ketum parpol dipegang kartu trufnya oleh penguasa. Hal itu terkait dengan dukungan sejumlah ketum parpol kepada Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang,” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 Oktober 2023.

Hasto juga menyebut langkah Gibran sebagai political disobidience atau politik pembangkangan. Pasalnya, Gibran saat ini masih berstatus kader PDIP ketika mendampingi Prabowo.

“Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia,” ucap Hasto. {sumber}