Berita Golkar – Menghadapi Pilkada Serentak 2024, Partai Golkar mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan partai di tingkat daerah. Isinya, agar para pimpinan partai di daerah menggunakan lembaga-lembaga survei yang telah direkomendasikan oleh DPP Partai.
Surat edaran itu, ditanda tangani oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia dan Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus. Dalam surat tersebut, disebutkan kalau ada 14 lembaga survei yang direkomendasikan. Lembaga-lembaga survei yang direkomendasikan ke Golkar daerah untuk bisa digunakan dalam mengukur elektabilitas bakal calon yang diusung, yakni SMRC, Indikator, Poltracking, LSI Denny JA, Lembaga Survei Indonesia, Parameter Politik.
Lalu ada juga Lembaga Kajian dan Opini Publik, ICRC, Pusdeham, Polmark Indonesia, Trias Politica Consultant, Charta Politica, Sinergi Data Indonesia, dan Indonesia Politicial Riview. Dari nama-nama lembaga survei tersebut, setidaknya ada 2 lembaga yang pemiliknya atau pendirinya adalah yang lantang bersuara soal pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
Sebut saja SMRC yang didirikan Saiful Muzani. Lalu ada juga Polmark Indonesia, dimana Founder dan CEO nya yakni Eep Saefulloh Fatah juga cukup lantang bersuara untuk memakzulkan Jokowi. Kedua lembaga ini juga cukup lantang menentang pencalonan Prabowo-Gibran, yang mana Partai Golkar adalah salah satu partai politik pendukung dan pengusung pasangan capres-cawapres tersebut.
Eep sebelumnya sempat berharap Presiden dimakzulkan. Dia beralasan, Kepala Negara telah melanggar konstitusi secara terang-terangan dalam Pemilu 2024.
“Sebagai warga negara posisi saya tidak berubah dari tahun lalu, menurut saya presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian pemilu 2024,” kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, 9 Maret 2024.
Menurutnya, sejumlah UU telah dilanggar oleh mantan Gubernur Jakarta tersebut sehingga tidak bisa dibiarkan. Eep juga diketahui adalah konsultan politik dari Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.
Sedangkan dari catatan yang ada, Saiful Mujani pendiri SMRC juga mendorong pemazkulan, bila ingin pemilu berlangsung jurdil. Menurutnya, proses pemakzulan Jokowi harus dilakukan karena akan memberikan informasi kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi tidak layak untuk dipilih. “Harapan saya adalah, harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi,” katanya.
Profesor ilmu politik yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 itu menyebut bahwa selama ini telah terjadi penyimpangan yang masif terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Jokowi.
“Saya tidak melihat peluang Pemilu kita Jurdil. Jadi sudah terjadi semacam penyimpangan secara sistematik, masif, dan struktur untuk membuat Pemilu kita ini tidak berintegritas, tidak jurdil,” kata Saiful.
Ada lagi yang menjadi salah satu lembaga survei yang direkomendasikan, yakni Charta Politika. Dimana Direktur Charta yakni Yunarto Wijaya, kerap kali melayangkan kritiknya. Baik itu soal dinasti politik, hingga soal putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, setelah direkrut oleh PSI dan langsung menjadi ketua umum partai tersebut setelah 2 hari baru bergabung. Menurutnya hal itu sebagai rekrutmen instan bahkan mengalahkan Golkar di masa Orde Baru. {sumber}
