Berita Golkar – Dalam upaya mencegah praktik politik uang pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat (Pilgub Kalbar) 2024, Tim Advokasi Hukum DPD Partai Golkar Kalimantan Barat mengumumkan sayembara berhadiah uang tunai sebesar Rp1 juta. Sayembara ini ditujukan kepada masyarakat yang berhasil menangkap pelaku atau menemukan bukti politik uang.
Ketua Tim Advokasi Hukum DPD Partai Golkar Kalbar, Jamaan Elvi Eluwis, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan Pilkada yang jujur dan adil.
“Kami meyediakan Rp1 juta untuk siapa saja yang berhasil menemukan bukti pelanggaran, termasuk pelaku dan saksi-saksi. Bagi pelapor akan dijamin kerahasiaan identitasnya dan dilindungi Badan Saksi Nasional Partai Golkar,” ujar Jamaan Elvi Eluwis.
Bukti-bukti pelanggaran itu, kata Jamaan, dapat disampakan langsung ke Posko Pengaduan di Gedung Zamrud Jalan Ahmad Yani Pontianak. Bagi yang luar daerah, dapat melalui layanan Hotline Service di Nomor WhatsApp 0812-3400-6323.
“Kami akan langsung on the spot jemput bola mendatangi lokasi. Bisa juga langsung melaporkan ke Bawaslu di Kabupaten/Kota masing-masing,” kata Jamaan, dikutip dari Suara Kalbar.
Pria yang karib disapa Buyung ini memaparkan alasan diberlakukan sayembara ini karena Partai Golkar telah mengendus adanya pergerakan yang mengarah pada peristiwa politik uang.
Menurut Buyung, para relawan dan kader Partai Golkar Kalbar telah memberikan informasi terkait modus operandi itu. Kondisi itu, terjadi di lokasi spesifik diantaranya di wilayah Kubu Raya meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Ambawang.
“Untuk di Kota Pontianak di wilayah Pontianak Timur, khususnya Tanjung Raya II. Tak menutup kemungkinan teriadi di lokasi lainnya se-Kalbar,” ujarnya.
Buyung menyebut, ada dugaan banyak oknum RT dan KPPS yang nanti akan menyebarkan melalui undangan, tetapi orangnya tidak berada di tempat. “Kami telah mencium modus operandinya,” kata Buyung.
Oknum tersebut, kata Buyung, hendak memperjualbelikan seharga Rp100 ribu kepada pihak paslon tertentu.
“Gerakan ini sudah muncul, karena ada oknum Tim Paslon yang mengumpulkan RT, KPPS dan tokoh masyarakat di salah satu gedung di Jalan Ahmad Yani l. Mereka sudah dibriefing,” ujarnya.
Kertas undangan itu, lanjut Buyung, nantinya diserahkan kepada tim atau langsung mencari orang untuk pemilih pengganti. “Jadi, ada kemungkinan ada orang yang mencoblos lebih dari satu kali dan potensinya sangat banyak, termasuk mobilisiasi massa. Belum lagi ada iming-iming uang dan Sembako,” papar Buyung.
Buyung menjelasan dari aspek hukumnya, bagi pelaku pemberi dan penerima sama-sama dapat dipidana. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang.
Sementara itu, dalam pasal 177a sampai dengan 198a UU tersebut terdapat ancaman hukuman minimal dan denda. Ancaman minimal 12 bulan kurungan hingga 108 bulan kurungan. “Denda dari terendah Rp24 juta hingga Rp1 Miliar,” kata Buyung.
Buyung mengharapkan Bawaslu dan kepolisian serta semua pihak untuk bersama-sama menjaga Pilkada berlangsung dengan fair sesuai azas kepemiluan.
“Kami melihat potensi terbesar modus politik uang itu di Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kota Pontianak wilayah utara dan timur, dan masih banyak lagi di tempat lain. Intinya sudah mengarah ke pola terstruktur, sistematis dan massif,” pungkasnya. {}
