Berita Golkar – Merespons ide Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar kepala daerah tidak dipilih lewat pemilu langsung, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan Partai Golkar sudah memiliki ide dua cara untuk mengeksekusi ide itu.
“Soal sikap Golkar sendiri terkait sistem Pilkada hingga saat ini kami sedang terus melakukan kajian secara serius. Sekarang kami juga sudah memiliki dua opsi dan terus mendalaminya,” kata Doli dalam siaran pers, Jumat (25/7/2025), dikutip dari Kompas.
Doli menuturkan, cara pertama adalah seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara tidak langsung melalui DPRD, dengan sejumlah pengaturan. Pengaturannya yakni seleksi pemilihan calonnya dilakukan secara aspiratif, terbuka, dan berjenjang di dalam masing-masing partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
Cara kedua adalah pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD dan pemilihan bupati/wali kota dilakukan secara asimetris. “Ada yang pemilihannya melalui DPRD dan ada yang tetap melalui pemilihan langsung, dengan pengaturan tertentu,” ucap Doli.
“Jadi kesimpulan yang sudah final adalah bahwa gubernur memang tidak perlu lagi dipilih dalam sebuah pemilihan langsung, karena dalam sistem pemerintahan kita, gubernur itu adalah perpanjangan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Doli menyampaikan, pihaknya menghargai usulan Cak Imin yang menandai bahwa PKB telah mengundang semua elemen bangsa secara terbuka untuk memulai pembahasan perbaikan sistem politik melalui penyempurnaan sistem kepemiluan di Indonesia.
Pada intinya, kata dia, Golkar tetap berkomitmen pada posisi menjaga, melestarikan, dan menguatkan pelembagaan demokrasi di Indonesia. “Namun tidak ingin membiarkan demokrasi kita kebablasan ke arah demokrasi super liberal dan menyuburkan budaya pragmatisme pada masyarakat kita,” tandas Doli. {}
