Berita Golkar – Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup berbagai program, mulai dari dukungan magang berbayar bagi lulusan baru (fresh graduate) hingga perluasan insentif pajak yang berlaku hingga akhir 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi anggaran untuk paket ini masih difinalisasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kita membahas terkait dengan paket ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk segera disiapkan. Dan paket ini ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan menteri terkait,” kata Airlangga usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/9/2025), dikutip dari Liputan6.
“Kali ini kami membahas dengan Pak Menteri Keuangan agar programnya sudah disiapkan pos anggarannya,” tambah dia.
Melalui paket ini, pemerintah mendorong program magang berbayar bagi fresh graduate sebagai upaya menyambungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
Selain itu, insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang sebelumnya hanya berlaku untuk industri padat karya kini diperluas ke sektor lain, termasuk perhotelan, restoran, dan katering (horeka).
Pemerintah juga akan memperpanjang program bantuan pangan selama tiga bulan ke depan serta memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan kematian, termasuk untuk pekerja lepas dan mitra pengemudi ojek daring (ojol). Sebagian iuran pekerja akan ditanggung negara.
“Kemudian juga fasilitasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah, serta program-program cash for work atau kerja padat karya di sektor perhubungan dan perumahan,” tambah Airlangga.
Secara keseluruhan, terdapat delapan program utama plus empat program tambahan dalam paket stimulus yang akan digulirkan hingga akhir tahun. “Itu sudah ada (nilainya) nanti kita sedang siapkan. Kita akan rapatkan hari Senin dan total nilainya akan kita fix-kan,” kata Airlangga.
Paket ini juga ditopang oleh percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang akan berlaku efektif 5 Oktober 2025. Salah satunya adalah sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah perizinan usaha berbasis risiko.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dukungannya dengan pengelolaan anggaran yang fleksibel.
“Pos anggarannya kan bisa digeser-geser ya. Kita bisa prediksi mana yang enggak terserap sampai akhir tahun, itu akan kita geser ke pos yang lebih siap. Tapi kita akan pastikan juga program-program yang bagus, misalnya jalannya agak macet, kita akan dorong lebih cepat,” jelasnya. {}
